Dok.Fawzi Peluang News
Peluang News, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (22/7/2024), Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mendorong Perum Bulog untuk melakukan langkah-langkah intervensi untuk menekan harga beras yang naik di beberapa wilayah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada pekan ketiga Juli 2024, harga beras naik mencapai 0,27% dibandingkan Juni 2024. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga beras juga ikut meningkat, dari sebelumnya 113 menjadi 116 wilayah. Secara keseluruhan, beras mengalami kenaikan harga di 32,22% wilayah di Indonesia.
Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.
“Diharapkan sebelum rapat hari Senin (29 Juli 2024) di Bulog sudah rapat sendiri nih ngurusin yang 32,22% (wilayah yang mengalami kenaikan harga beras). Tolong minggu depan supaya daerah-daerah yang naik ini langkahnya Bulog apa?,” kata Tomsi.
Tomsi mengatakan, kenaikan harga yang kecil perlu diantisipasi agar tidak terus melonjak dan berdampak terhadap inflasi. Apalagi, saat produksi rendah memasuki musim kemarau. Bulog diharapkan dapat segera mengguyur beras pemerintah sebagai upaya intervensi menekan kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
“Walaupun kenaikannya sedikit, tapi setiap minggu naik, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak (kenaikan harga),” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengatakan bahwa langkah awal dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan beras adalah penguatan stok.
Dia menyebut, Bulog telah melakukan penguatan stok beras lewat pengadaan dalam negeri hingga 21 Juli 2024 sebanyak 759.419 ton, dan pengadaan dari impor sebanyak 2,2 juta ton.
“Posisi stok kami saat ini 1,5 juta ton,” ungkap Epi dalam kesempatan yang sama.
Lebih lanjut, kata Epi, dari total stok yang dikuasai Bulog saat ini, sebanyak 1,46 juta ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah tersebar di seluruh daerah. Menurutnya, stok CBP itu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) atau operasi pasar. (Aji)
