PeluangNews, Jakarta – Sebagai wujud keseriusan dalam mengatasi kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala daerah, Senin (29/9/2025).
“Besok kami (Kemendagri) akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, serta sekda,” kata Tito usai Rakor Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Rakor akan digelar secara virtual mulai pukul 08.00 WIB, akan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
Mendagri menekankan bahwa rakor akan membahas soal kewajiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi), serta mengoptimalkan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan melakukan percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN pasca maraknya kasus keracunan makanan dalam MBG.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, peningkatan kualitas pelaksana MBG penting dilakukan karena keselamatan anak prioritas utama.
“Bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama, kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulkifli usai rapat.
Hasil rakor menghasilkan beberapa hal di antaranya, penutupan sementara terhadap dapur SPPG untuk program MBG yang bermasalah. Penutupan ini dilakukan agar SPPG dievaluasi dan dilakukan investigasi.
“Pertama SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi, yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ucapnya.
Dikatakan pula bahwa, seluruh dapur SPPG juga diwajibkan untuk melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.
Pemerintah mewajibkan adanya SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi) bagi seluruh SPPG.
“Kami juga meminta menteri kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta aktif untuk SPPG secara aktif berkala,” tutur Menko bidang Pangan itu.
Kasus keracunan makanan program MBG akhir-akhir ini marak terjadi. Pada Jumat (26/9/2025), BGN mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dan 5.914 penerima MBG pun terdampak.
Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatra, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Lampung.
Selanjutnya di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak, dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.
Dari 70 kasus keracunan itu, penyebab utamanya ada kandungan beberapa jenis bakteri yang ditemukan, yaitu e-coli pada air, nasi, tahu, dan ayam.
Selain itu, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, dan sayur, bacillus cereus pada menu mie, dan coliform, PB, klebsiella, proteus dari air yang terkontaminasi.
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat mengungkapkan bahwa bakteri Salmonella dan Bacillus Cereus menjadi penyebab utama keracunan makanan pada sejumlah siswa di Kabupaten Bandung Barat baru-baru ini. []
