PeluangNews, Jakarta – Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI yang telah menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2026. Dukungan tersebut, kata Mendag, menjadi dorongan penting bagi program-program prioritas Kemendag, termasuk usulan tambahan anggaran untuk belanja operasional, belanja nonoperasional, serta revitalisasi pasar rakyat.
“Kami berterima kasih atas dukungan seluruh anggota Komisi VI. Pemerintah akan terus menindaklanjuti usulan ini, sekaligus memastikan anggaran yang tersedia dapat memperkuat program perdagangan dalam negeri, meningkatkan daya saing produk nasional, serta menjaga reputasi pasar rakyat yang menjadi denyut perekonomian masyarakat,” ujar Mendag Budi Santoso dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (15/9).
Pada rapat tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2026 sebesar Rp1,40 triliun. Anggaran ini mendukung tiga program utama, yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri, Program Perdagangan Luar Negeri, dan Program Dukungan Manajemen.
Komisi VI juga menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp586,63 miliar yang dialokasikan untuk belanja operasional dan nonoperasional. Menurut Mendag, komunikasi intensif telah dilakukan dengan Kementerian Keuangan. “Atas komunikasi tersebut, kami telah menyampaikan surat kembali ke Kemenkeu. Kami berharap bisa mendapat respons positif,” tegasnya.
Selain itu, Komisi VI DPR RI mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar mengalokasikan anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat sebesar Rp2,42 triliun. Usulan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier, menegaskan dukungannya terhadap program ini. “Revitalisasi pasar merupakan hal yang krusial bagi perekonomian karena langsung berkaitan dengan perekonomian masyarakat, bahkan telah diatur dalam inpres,” ujarnya.
Dukungan serupa juga datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid. Ia menilai, masih banyak pasar rakyat yang kumuh dan belum nyaman untuk aktivitas jual beli. “Revitalisasi pasar sebagaimana diamanatkan inpres merupakan langkah nyata untuk memperkuat perekonomian rakyat,” tegas Nurdin.
Dengan persetujuan DPR RI, Kementerian Perdagangan optimistis program strategis nasional, terutama revitalisasi pasar rakyat, dapat berjalan lebih optimal untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
