PENGURUS Koperasi Konsumen Pengayoman Pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI “KPPDK” terus berupaya mendongkrak omzetnya. Dengan semakin banyaknya sektor usaha yang digeluti, koperasi mampu menjawab kebutuhan anggota yang semakin beragam. “Kami bertekad untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota sehingga terus berupaya mengembangkan inovasi produk dan layanan,” ucap Muhammad Indra, Ketua Umum KPPDK.
Saat ini KPPDK yang beralamat di Jalan Tebet Barat Raya No. 12, Tebet, Jakarta Selatan, memiliki unit usaha simpan pinjam, layanan ticketing dan tour & travel, SPBU, food court, cuci motor, toko waralaba Alfamart, proyek perumahan (real estate), penyewaan tempat usaha ruko, restoran, dan layanan jasa lainnya.
Dari beragam usaha yang dikelola, layanan simpan pinjam merupakan primadona. Ini lantaran koperasi memfasilitasi plafon hingga Rp200 juta dengan tenor 5 tahun dan jasa yang kompetitif dengan lembaga keuangan lainnya. Layanan ticketing juga memberikan fasilitas pembayaran tempo sehingga membantu kemudahan mobilitas anggota sebagai pegawai Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas ke daerah atau luar negeri.
Koperasi beranggotakan lebih dari 4.000 orang pada tahun 2021 ini membukukan volume usaha Rp94,38 miliar, piutang beredar mencapai Rp45,81 miliar, dan volume penyaluran pinjaman Rp10,17 miliar.
Koperasi yang didirikan pada 1969 ini secara reguler mendorong karyawan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, serta ikut dalam kegiatan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan, seperti pelatihan perpajakan dan lainnya. Selain itu, KPPDK juga sudah melek teknologi informasi (TI) dalam mendukung kegiatan manajemen dan usaha yang dijalankan. Hal ini ditandai dengan penerapan aplikasi untuk pengelolaan keuangan, pengembangan website koperasi dan adaptasi teknologi dan informasi lainnya.
Indra menambahkan, “nama boleh saja mengikuti perubahan nomenklatur di induknya, namun semangat para pengurus untuk lebih menyejahterakan anggota melalui pengembangan layanan tetap tinggi karena KPPDK dekelola dengan prinsip kebersamaan, kejujuran, dan tanggung jawab”. Salah satu wujud untuk penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan KPPDK, laporan keuangan yang disajikan dalam RAT selalu diaudit oleh kantor akuntan publik yang kredibel.●
