Peluang News, Jakarta – Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan keprihatinan atau kekhawatirannya atas penurunan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) untuk 2025.
Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp937,166 miliar atau turun 37,44 persen tersebut sontak memicu berbagai pertanyaan mengenai komitmen dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor Koperasi dan UMKM (KUMKM).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki pada Rabu (4/9/2024), anggota Komisi VI dari berbagai fraksi menyampaikan pendapatnya, termasuk Subardi, dari Fraksi Partai Nasdem yang menyebut bahwa penurunan anggaran ini sebagai “anomali” dan mendesak agar usulan penambahan anggaran menjadi prioritas utama.
“Padahal, seharusnya menjadi prioritas agar program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM bisa berjalan semestinya. Kalau tidak, yang rugi adalah rakyat,” ucapnya.
Untuk itu, ia mengusulkan agar KemenkopUKM perlu mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp650 miliar, seperti yang pernah diajukan sebelumnya, atau setidaknya agar anggaran 2025 nantinya sama dengan tahun sebelumnya.
Dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron juga mempertanyakan penurunan anggaran ini.
“Karena ketika ada 65 juta pelaku UMKM bergantung kepada KemenkopUKM, anggarannya kok malah turun,” singkatnya.
Oleh karena itu, ia menekankan mengenai “affirmative budget” untuk kepentingan masyarakat, mengingat mayoritas sangat bergantung pada UMKM.
Hal ini dikarenakan, ia optimis atau yakin bahwa dengan anggaran yang terbatas, pengembangan koperasi dan UMKM tidak akan optimal.
Ia mendesak agar hal ini dibicarakan kembali dan ada keputusan politik yang berpihak kepada rakyat, khususnya pelaku UMKM.
Dalam kesempatan itu, Sonny T Danaparamita dari Fraksi PDI Perjuangan dan Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Partai Golkar turut mendukung usulan penambahan anggaran.
Sebab, menurut mereka, KemenkopUKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan UMKM di berbagai kementerian dan lembaga.
Oleh sebab itu, mereka mendesak agar pemerintah dapat segera mengusulkan penambahan anggaran minimal sama dengan tahun sebelumnya demi kepentingan jutaan pelaku UMKM di tanah air.
