PeluangNews, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan barang bukti berupa lahan sawit seluas 221.000 hektare hasil sitaan kasus korupsi kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Lahan itu agar dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), perusahaan BUMN, untuk mendukung program ketahanan energi nasional.
Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, lahan sawit itu hasil sitaan dari kasus korupsi usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Grup di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, milik Surya Darmadi.
“Pada hari ini, kami serah terimakan barang bukti dari Jaksa Agung kepada Menteri BUMN,” ujar Febrie dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Febrie merinci barang bukti tersebut meliputi 37 bidang tanah dan aset bangunan perkebunan sawit dengan total luas 221.000 hektare yang berhasil diamankan Kejagung. Lahan dan bangunan ini berasal dari sembilan perusahaan milik PT Duta Palma Grup.
Sejumlah tujuh bidang tanah seluas 43.824,52 hektare ada di Provinsi Riau, tersebar di kawasan Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Kampar, dan Pelawan.
Sedangkan 21 bidang tanah perkebunan sawit lainnya seluas 137.066 hektare tersebar di Kalimantan Barat, di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.
Penyerahan barang bukti lahan ini dilakukan lantaran Kejagung memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya. Dengan penyerahan ini, diharapkan lahan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi kepentingan negara.
“Ada keterbatasan dari kejaksaan untuk mengelola barang bukti ini. Kepentingan ini tidak hanya berhubungan dengan pembuktian, tetapi juga agar bisnis yang dijalankan dapat terus berjalan,” kata Jampidsus.
Kejagung berharap PT Agrinas dapat meningkatkan produktivitas lahan sawit yang disita dari perusahaan milik Surya Darmadi. Pengelolaan yang baik akan menghindari potensi konflik sosial yang dapat timbul, mengingat banyak pekerja dan masyarakat sekitar bergantung pada aktivitas perkebunan sawit. []
