Jakarta (Peluang) : Pemerintah sedang menyiapkan digital economy policy untuk melindungi industri e-commerce pelaku UMKM.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya keamanan data dan digital trust (kepercayaan) kegiatan digitalisasi ekonomi terutama dalam proses onboarding digital usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Sehingga pelaku UMKM mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan data, penipuan, dan lainnya.
“Saat ini adaptasi transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM agar lebih resilien,” kata Tetan dalam pada Pembukaan Satuan Tugas Digitalisasi B20 Indonesia yang diselenggarakan VIDA dan KADIN bertajuk B20 Digital ID Workshop ‘Scaling Trust In The Digital World,’ di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin (24/10/2022) malam.
Teten menyebut tercatat 86 persen pelaku UMKM bergantung pada internet untuk menjalankan kegiatan usaha, 73 persen memiliki akun pada lokapasar digital, dan 82 persen berpromosi melalui internet.
“Untuk itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi kegiatan ekonomi UMKM,” tambah Teten.
Ia menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan digital economy policy yang lebih terbuka untuk melindungi industri e-commerce dalam negeri, konsumen, dan para pelaku UMKM.
“Itu sebabnya, keamanan dan digital trust sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi digital Tanah Air,” tegas Teten.
Melalui forum task force B20 digitalisasi ini, Teten Berharap menjadi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah khususnya negara G20 terkait pembangunan dan ekonomi khususnya gugus digitalisasi. Termasuk menurutnya, adaptasi hingga transformasi digital kepada UMKM agar lebih resilien.
Kegiatan ekonomi digital yang aman, juga mendorong tercapainya inklusi keuangan. Sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil, seperti kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik.
“Digitalisasi tentunya membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengembangan usaha, dan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi,” kata MenKopUKM.
Menurut Teten, pendekatan inklusi dari hulu ke hilir dan sinergi ekosistem digital, merupakan fondasi utama bagi transformasi digital UMKM untuk mencapai kesejahteraan bersama di era digital.
Tercatat UMKM yang menyumbangkan 61 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia memiliki peran utama dalam peta ekonomi digital Indonesia.
Yakni sebanyak 20,2 juta pelaku usaha mikro telah tergabung pada platform e-commerce. Dan 1,6 juta produk UMKM onboarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022.
Pada kesempatan ini, MenKopUKM juga menyebut, pangsa pasar ekonomi digital Indonesia diprediksikan mencapai 146 miliar dolar AS atau setara Rp2.276 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2025.
Bahkan Riset McKinsey menyatakan, penjualan bisa meningkat hingga 60 persen jika melakukannya melalui e-commerce dan sociocommerce.
Tak hanya itu, dari sisi layanan keuangan, jumlah nilai pinjaman dalam fintech mencapai Rp 19,06 triliun. Tentunya ini mendukung target inklusi keuangan di tahun 2021.
KemenKopUKM kata Teten, sangat mendukung kemajuan fintech misalnya, dalam memberikan pinjaman kepada UMKM. Mengingat perbankan masih melakukan pendekatan melalui collateral (agunan/jaminan) yang kerap menyulitkan.
“Harusnya perbankan bisa memanfaatkan berbagai layanan aplikasi credit scoring yang menjadi acuan daripada collateral. Di samping kami juga mendorong UMKM memiliki business plan dan pencatatan secara digital,” paparnya.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di dunia melalui digitalisasi. Di Indonesia, pengguna internet tumbuh menjadi 210 juta orang atau sekitar 77 persen dari jumlah penduduk Indonesia
Maka perlu didorong sistem dan infrastruktur yang andal guna meningkatkan aktivitas teknologi masyarakat. Terutama menurut Semuel, dalam layanan keuangan yang mengedepankan keamanan data pribadi dan validitas secara elektronik.
“Transformasi teknologi lewat Digital Identity menjadi jaminan dan perlindungan hukum masyarakat saat bertransaksi,” kata Semuel.
Ia menegaskan, Kominfo mendorong persiapan kerangka digital yang membangun digital trust dan SDM digital berkompeten. Juga diharapkan dukungan berbagai pihak, Kementerian/Lembaga (K/L) dan swasta menjadi agenda kolaborasi dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional yang aman
Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa memastikan, kegiatan lintas sektor digitalisasi yang aman di dunia sangat dibutuhkan.
“Pengembangan digital yang nyaman, melindungi data warga negara bukan hanya kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya,” tandas Arif. (S1).
