Peluang News, Jakarta – Polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal di sejumlah universitas masih menjadi sorotan hingga saat ini.
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin menilai bahwa perlunya pembiayaan secara proporsional agar UKT tidak terlalu memberatkan mahasiswa.
Apalagi, menurutnya, masalah pendidikan tinggi itu adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan secara seksama.
“Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan,” kata Ma’ruf Amin usai menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Pembukaan Pekan Ekonomi Syariah (PEKSyar), dan Seminar Nasional Ekonomi Syariah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), dikutip Kamis (23/5/2024).
“Namun, untuk solusi-solusi agar pemerintah yang menanggung seluruhnya itu tidak mungkin, belum bisa,” imbuhnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dalam mencari solusi alternatif untuk pembiayaan pendidikan.
“Perguruan tinggi juga diberi advokasi lah agar bisa mengembangkan usahanya sebagai badan hukum. Jadi, perguruan tinggi juga jangan hanya mengejar bebasnya, kan PTNBH itu dia bebas. Jangan hanya bebasnya saja, bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum, tetapi tanggung jawabnya tidak,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan, distribusi beban biaya pendidikan harus dilakukan secara proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi.
“Menurut saya, solusinya ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian,” tuturnya.
Dengan demikian, maka ia meyakini bahwa polemik atau persoalan mahalnya biaya kuliah ini akan segera bisa diatasi jika proporsionalitas pembiayaan terbangun diantara ketiga pihak tersebut.
Sementara mengenai perdebatan soal kuliah sebagai kebutuhan tersier, Wapres berpendapat bahwa pendidikan tinggi tetap penting meskipun tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi.
“Menurut saya, tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu juga penting, karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul,” jelas Ma’ruf.
“Jadi, istilah tersier-tersier itu sebaiknya tidak usah kita gunakan istilah itu. Tapi, istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Barangkali lebih baik dicairkan saja,” tandasnya.
