Peluang News, Jakarta – Demi menjaga stabilitas harga dan kondisi perekonomian yang stabil dan tidak merugikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, deflasi dan inflasi harus dapat dikendalikan dengan baik.
Sebab, kedua hal tersebut dinilai dapat menciptakan keseimbangan antara stabilitas harga dengan kemampuan untuk memproduksi.
“Ya, pertama, coba dicek betul deflasi itu alasannya karena penurunan harga-harga barang karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi tidak ada hambatan, atau karena memang ada daya beli yang berkurang,” ujar Jokowi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).
“Akan tetapi, apa pun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya harus dikendalikan, sehingga harga stabil tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tetapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik,” tambahnya.
Apalagi, inflasi tahunan (year on year) saat ini masih berada di tingkat yang cukup baik, yakni di sekitar 1,8 persen.
Untuk itu, ia mengaku optimis atau meyakini bahwa hal ini merupakan hasil yang baik dan akan terus membaik.
Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tetap mewanti-wanti agar angka tersebut sebaiknya tidak terlalu rendah agar dak merugikan produsen dalam berbagai sektor ekonomi.
“Pengendalian dan keseimbangan itu yang diperlukan, dan kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8%, baik, tetapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan,” ungkap Jokowi.
Terlebih, menjaga keseimbangan harga bukanlah merupakan perkara yang mudah bagi pemerintah.
Namun, Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan stabilitas harga guna melindungi produsen maupun konsumen di seluruh sektor perekonomian di tanah air.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, terjadi inflasi tahunan sebesar 1,84% pada September tahun ini.
Sementara secara bulanan (month to month/mtm), terjadi deflasi sebesar 0,12% dan secara year to date dan terjadi inflasi sebesar 0,74 persen.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, angka deflasi yang diperoleh BPS ini mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), yang di mana biaya produksi hingga kondisi suplai menjadi faktor yang memengaruhi dalam hal ini.
Oleh karena itu, BPS pun tidak mengaitkan data deflasi tersebut dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat.
“Karena daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi saja. Melainkan untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjutnya terlebih dahulu,” terangnya.
