PERUSDA Pasir Putih (Pasput) Situbondo tengah didera krisis keuangan. Untuk membayar gaji karyawan saja, mereka harus menunggu pendapatan dari karcis masuk. Setiap bulan, dibutuhkan biaya operasional sekitar Rp180 juta. Ironis, keuangan di kas Perusda per 11 Maret kemarin hanya tersedia Rp70 jutaan.
Setiap bulannya, Perusda Pasir Putih harus punya uang Rp109 juta untuk membayar gaji 66 karyawan. Belum termasuk biaya operasional sekitar Rp75 jutaan. Peningkatan pendapatan karcis masuk wisata terus digenjot agar bisa mencukupi kebutuhan dana operasional Perusda Pasput.
Saat ini, Perusda Pasir Putih menetapkan karcis masuk dermaga karena ingin menambah pendapatan keuangan perusahaan.”Kami ingin melihat langsung kondisi terbaru keuangan yang ada. Selain itu kami meminta Bupati segera melakukan perbaikan managerial agar Perusda Pasir Putih tidak bangkrut,” ujar Hadi, anggota Komisi II DPRD Situbondo.
Sebenarnya, DPRD sudah merekomendasikan penggunaan fasilitas e-tiketing atau tiket elektronik di pintu masuk wisata Pasir Putih, mengantisipasi kebocoran retribusi karcis. Namun, rekomendasi DPRD itu tak pernah direalisasikan Perusda Pasir Putih.
Perusda Pasir Putih memang masih menyisakan banyak masalah. Selain krisis keuangan, aset pun masih tumpang tindih. Di antaranya, 3 hektare lahan tanah (dan bangunan lainnya) yang belum jelas pemisahannya (diserahkan ke Pasir Putih) dan masih menjadi aset Pemkab Situbondo.
Ketidakjelasan pengelolaan aset ini menjadi salah satu alasan Komisi II DPRD Situbondo merekomendasikan pembubaran Perusda Pasir Putih. Sebab, jika asetnya masih dikelola Pemkab, sebaiknya pengelolaannya langsung dilakukan Pemkab Situbondo melalui Dinas Pariwisata. Komisi II DPRD Situbondo mengajak masyarakat peduli kepada nasib Perusda Pasir Putih karena kini mengalami krisis keuangan dan terancam bangkrut.●(dd)
