Seperti masjid tiban, di perairan laut Tangerang Banten muncul pagar bambu. Panjangnya 30,16 km. Posisinya tumpang tindih dengan lahan (rencana) PSN PIK 2. Mencuat debat kusir antara civil society dengan tim juru sorak PIK 2. Bantah keras awalnya. Ujung-ujungnya keceplosan juga. Kami beli lahan dari rakyat, SHM, ujar Aguan.
Itu pagar laut sudah tertancap dan terpantau sejak 2022. Sudah pula dikapling-kapling lahannya—sebagaimana (akhirnya) diakui Menteri ATR Nusron Wahid—menjadi 263 bidang tanah SHGB dan 13 SHM. Atas nama PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Keduanya terafiliasi dengan oligarki Aguan, juragan PIK 2.
Surat menyurat pagar ilegal atas nama perusahaan dan perorangan itu sudah terbit tahun 2023, di era Menteri ATR Hadi Tjahjanto. Saat dikonfirmasi wartawan, ia dengan enteng mengaku tak tahu. Selain Hadi yang eks KSAL/Panglima TNI, ada dua nama jenderal lain yang nangkring di belakang pagar: Laksamana Madya Freddy Numberi eks Menteri KKP dan Menhub, dan Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI periode 2019-2024, eks Komandan Paspampres dan Kepala Basarnas. Quo vadis jenderal?
Baik Nono maupun Aguan sama-sama pernah mengakui pembelian lahan (dari warga nelayan) itu bermasalah. Toh mereka masih berkelit bahwa laut itu bekas lahan sawah yang terabrasi. Bantahan ngasal macam itulah yang kian membakar militansi nasionalisme Said Didu, ‘Manusia Merdeka’. Di segmen bawah, Said bersambut dengan figur nelayan cerdas bernyali besar, Kholid Miqtar.
Untunglah Presiden Prabowo tak tinggal diam. Ratusan personel TNI AL, bahu membahu dengan nelayan Banten, plus kapal perang, dikerahkan. Pagar oligarki dibongkar. “Said Didu berteriak, “Kalian lebih setan dari setan!” Di tengah hiruk pikuk itu, Kemen KP ancam pemilik pagar bakal kena denda Rp18 juta/km plus sanksi pidana.
Teriakan sember koalisi nelayan yang ngaku-ngaku pelaku pemagaran memunculkan hitung-hitungan berikut. Bahan bambu, ongkos angkut, biaya pasang, dll. Hitung-hitungann ya, untuk material (bambu 6 m x 15.000 batang @Rp225.000, papan cat walk 20.000/m) 320.000. Dikali 30 km=Rp9,6 miliar; belum transportasi tukang, material dan lainnya. Bullshit banget Jaringan Rakyat Pantura (JRP) punya duit segitu dan keluar dari kocek sendiri untuk mendirikan cita-cita mulia ala tahun 45.
Ibarat puncak gunug es, pascapagar laut di perairan Tangerang bermunculan kasus serupa di perairan Sidoarjo, yang HGB-nya dijadikan jaminan di bank, bahkan minta perpanjangan masa berlaku. Jumlah HGB di lahan pagar laut di Indonesia bervariasi, tergantung pada lokasi dan pemiliknya. Di perairan Sidoarjo, Jawa Timur, terdapat HGB seluas 656 hektare. Di Lampung muncul pagar laut jaring sepanjang lebih dari 1 km.
Begitulah jejak dan residu kinerja presiden pendahulu Prabowo. Kelam, amburadul, dan destruktif●
Salam,
Irsyad Muchtar
