SURABAYA—-Kurang dari separuh dari UMKM di Jawa Timur yang mempunyai sertifikasi halal. Data Forum Industri Kecil Menengah (IKM) Jatim, UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal baru 40 persen.
Padahal Kementerian Agama telah mewajibkan pelaku usaha mamin untuk mencantumkan label halal di setiap produk yang mereka jual per 17 Oktober 2019. Kemenag memberi tenggang waktu selama lima tahun, tepatnya hingga 17 Oktober 2024, bagi pelaku UMKM mamin untuk mengajukan proses sertifikasi.
Data Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, UMKM Jatim didominasi oleh sektor mamin. Dari 12,1 juta umkm di Jatim, 60 persen adalah pengusaha mamin.
Untuk itu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyerukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman (Mamin) yang ada di Jatim untuk segera mengurus sertifikasi halal.
Wakil Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mengatakan, selama ini UMKM memang belum banyak yang mengurus sertifikat halal. Para pelaku UMKM beranggapan proses dianggap rumit, biaya juga dianggap relatif mahal.
“Biaya sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta dan berlaku hanya selama dua tahun terlalu mahal bagi UMKM,” kata Adik seperti dilansir Berita Jatim di Surabaya (2/12/19).
Lanjut dia, pelaku UMKM juga belum menyadari pentingnya sertifikat dalam persaingan perdagangan global. Selain pasar dalam negeri, pasar produk halal luar negeri juga sangat potensial, seperti di Timur Tengah, Malaysia, Singapura dan Thailand.
“Kalau mereka abai, produk mereka akan tersingkir. Sekarang saja, hampir seluruh produk luar negeri yang masuk ke Indonesia sudah ada label halal di kemasannya,” kata Adik mengingatkan.
Kadin berupaya memfasilitasi UMKM memperoleh sertifikasi halal. Kadin Jatim juga akan menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yang berwenang agar proses itu lebih mudah, misalnya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Kalau perlu, kami juga akan melakukan pendampingan dan pelatihan,” pungkas Adik
