Jakarta (Peluang) : Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus diberikan insentif subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), pajak dan permodalan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak berdampak signifikan pada industri skala besar dan sedang.Tapi sektor UMKM sangat terpukul.
“Kenaikan BBM pastinya akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor terutama transportasi dan logistik. Akibat biaya logistik naik, barang dan jasa juga akan terkerek naik terutama di UMKM yang ketergantungan BBM tinggi,” ujar Arsjad.
Namun demikian menurutnya, tidak ada cara lain untuk mengurangi beban keuangan negara akibat subsidi energi yang terus membengkak.
Saat ini subsidi BBM menghabiskan sekitar 25 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini menurunya, sangat besar dan persoalannya 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh kelompok yang mampu.
“Padahal tujuan utama dari subsidi adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan menjaga daya beli masyarakat pada golongan pra-sejahtera,” kata Arsjad.
Lebih lanjut ia memaparkan, secara persentase kenaikan BBM bersubsidi Pertalite sebesar 30 persen dan solar 32 persen. Dengan kontribusi BBM terhadap inflasi sebesar 4 persen pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13 persen dari harga semula.
“Kadin Indonesia menghitung, industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM nonsubsidi. Yang paling terdampak itu UMKM sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak dan permodalan,” paparnya.
Menurutnya, langkah pemerintah mengalokasi 25 persen dana APBN menyalurkan dengan bantuan sosial (bansos) atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah tepat. Agar Indonesia bisa keluar dari jeratan subsidi BBM yang buruk untuk lingkungan.
Untuk mencegah dampak sosial bagi kelompok masyarakat rentan, pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan seperti nelayan dan petani dan masyarakat miskin.
Pemerintah juga menyalurkan BSU (Bantuan Subsidi Upah) bagi tenaga kerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta. Tujuannya untuk menjaga daya beli serta mobilitas mereka.
“Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” tandasnya.
