Jakarta (Peluang) : Kadin Indonesia telah membina proyek kemitraan inklusif dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, upaya mendorong UMKM naik kelas semakin penting dilakukan. Apalagi kini ada gejolak ekonomi global hingga sejumlah lembaga memprediksi ancaman resesi global terjadi pada tahun 2023.
Menurutnya, konflik Rusia-Ukraina yang berdampak pada inflasi memicu gangguan rantai pasok makanan, ekonomi pangan dan energi. Di sisi lain, tahun ini pertumbuhan ekonomi juga diprediksi melambat dari 5,7 persen menjadi 2,9 persen.
“Ini berpotensi menurunkan permintaan ke perusahaan. Namun Kadin percaya bahwa perusahaan sektor swasta dan pemerintah berperan krusial dalam memperkuat UMKM,” kata Arsjad dalam peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas di gedung Smesco, Jakarta, Senin (3/9/2022).
Pada kesempatan ini, lanjutnya, Kadin Indonesia menandatangi nota kesepahaman bersama sejumlah kementerian sebagai bentuk ril kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah.
Salah satunya adalah MoU yang diteken dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan ditujukan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ada juga MoU dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dilakukan terkait pemberdayaan wirausaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi.
Berikutnya ada MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan terkait kerja sama fasilitasi dalam pengembangan UMKM.
Semua upaya ini menurut Arsjad, bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 yang dicanangkan presiden.
“Di mana kita memastikan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar empat di dunia dan memastikan kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Saat ini, kata Arsjad, Kadin telah membina beberapa proyek kemitraan inklusif dengan sejumlah UMKM dan melakukan peningkatan usahanya.
Kadin juga telah meluncurkan Wiki Wirausaha sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar sesuai kebutuhan.
“Termasuk kebutuhan akan teknologi, pembiayaan, akses ekspor, dan lainnya,” jelasnya.
Arsjad berharap gerakan ini menjadi langkan awal untuk mengajak seluruh stakeholder, perusahaan besar baik swasta maupun pemerintah, untuk bergotong-royong dan berkolaborasi menguatkan pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, langkah paling tepat untuk mendorong UMKM naik kelas adalah dengan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Namun mengenai kemitraan itu, Teten menyatakan bahwa usaha besar dapat bermitra dengan konsep KemenKopUKM.
“Konsepnya mata rantai, di mana UMKM menjadi bagian dari sistem produksi dari usaha sebesar itu,” ujar Teten.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap UMKM.
Selain itu, MoU kementerian dengan Kadin Indonesia juga suatu bukti sinergi untuk memperkuat UMKM Indonesia.
Dengan nota kesepahaman ini, kata Airlangga, pemerintah memberikan bantuan
berupa perencanaan dan proyek percontohan di daerah-daerah.
Pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) seperti banyak yang diminta para UMKM.
“Jumlah tahun ini Rp 373 triliun dan akan mencapai Rp 460 triliun. Ini sesuai dengan arahan Presiden, kredit itu akan naik untuk usaha menengah. Di mana kredit di bawah Rp 10 miliar akan ditingkatkan,” ujar Airlangga.
