Peluang News, Jakarta-Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mempererat sinergi dengan menggelar rapat tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (21/5) pukul 14.30 WIB. Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati bentuk kerja sama serta program-program konkret yang akan dijalankan bersama.
Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan dari kedua belah pihak. Dari KADIN DKI Jakarta, hadir Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator 1 Bidang Organisasi, Komunikasi, Hukum, dan Regulasi RH. Victor Aritonang; WKU Koordinator 2 Bidang Perekonomian dan Investasi Mahir Yahya Bayasut; WKU Ketenagakerjaan dan Konsultan Ronald Sihombing Hutasoit; WKU Kelembagaan dan Kemitraan Luhut Simanjuntak; serta WKU Pendidikan, Pelatihan, Vokasi, dan Sertifikasi Sri Enggarwati. Hadir pula perwakilan dari lima wilayah KADIN Kota. Sementara itu, dari BPJS Ketenagakerjaan hadir Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) serta perwakilan dari lima wilayah kota di DKI Jakarta.
Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pentingnya kerja sama ini dalam meningkatkan pelayanan publik. “Sejak 2015, BPJS Ketenagakerjaan telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba. Karena itu, fokus kami bukan pada keuntungan, tetapi pada pelayanan dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 23 kantor cabang yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, yang siap mendukung pelaksanaan berbagai program kolaboratif. “Kami ingin melalui kerja sama ini, KADIN dan BPJS Ketenagakerjaan bisa bersama-sama mewujudkan Jakarta yang sehat dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tambahnya.
WKU KADIN DKI Jakarta, Ronald Sihombing Hutasoit, menyambut baik kolaborasi ini. “KADIN melihat kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan di sektor swasta dan informal. Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk mendekatkan layanan kepada pelaku usaha dan pekerja,” katanya.
Rapat tersebut ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk segera menyusun rencana aksi dan program bersama yang bisa segera diimplementasikan di lapangan.
