JAKARTA—Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia Franciscus Welirang mengatakan, membicarakan ketahanan pangan selama sembilan bulan ke depan merupakan hal yang penting, sekalipin aka nada kesibukan Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden.
“Bagi kami di Kadin adalah pembahasan terkait komoditas beras, jagung, gula dan kedelai adalah hal yang cukup penting. Untuk diperhatikan seluruh pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi,” kata Welirang, Senin (24/9/2018) dalam sebuah diskusi di Menara Kadin.
Diskusi yang digagas Kadin ini bertajuk Ketahanan Pangan di Tahun Politik 2019. Dikusi ini dihadiri antara lain Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri.
Pada kesempatan yang sama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan ketahanan pangan belum sepenuhnya tercapai karena Indonesia hingga saat ini masih membuka impor beras. Pemerintah belum bersinergi untuk benar-benar menghentikan impor.
“Saya miris negara agraris besar masa pangan impor. Apalagi kalau saya jadi petani, seolah-olah kita tidak berpihak ke petani. Jadi bagaimana kita berpikir sinergi membangun ketahanan pangan,” ujar dia.
Budi juga meminta semua pihak agar tidak mempermainkan data soal penyerapan beras. Sebab, penyerapan beras dari dalam negeri saat ini mencapai 1,4 juta ton.
“Jangan salah kalau bicara data. Sekarang penyerapan (beras) 1,4 juta ton, bukan 800 ribu ton. Jadi jangan ngarang-ngarang kalau enggak tahu, mending enggak usah ngomong, itu mengacau,” tegas dia.
Budi mengingtakan, data pangan seperti pengadaan beras memang cenderung rentan dipermainkan jelang memasuki tahun politik. Oleh karena itu, dia mengajak berbagai instansi pemerintahan untuk mau berkoordinasi menjaga ketahanan pangan nasional (van).
