Peluang News, Jakarta – Jelang penghujung kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perekonomian nasional yang dinahkodai oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto terus mengalami penguatan melalui berbagai capaian.
Walaupun sempat diliputi dengan ekskalasi ketidakpastian global akibat Pandemi Covid-19, ketegangan konflik geopolitik di Timur Tengah, hingga kondisi pelambatan ekonomi global, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil pada kisaran 5% (yoy).
Sejumlah indikator makro juga terus mengalami kemajuan seiring dengan berbagai kebijakan yang diterapkan Pemerintah, mulai dari menurunnya kemiskinan ekstrem pada tahun 2014 sekitar 6,18% menjadi sebesar 0,83% pada tahun 2024, meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dari Februari 2014 yang hanya sekitar Rp118,2 juta, kini menjadi Rp142,18 juta pada bulan Februari 2024, hingga meningkatnya cadangan devisa dari tahun 2014 yang sebesar Rp100 miliar menjadi Rp150 miliar pada tahun 2024.
“Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, respons pemerintah dalam hal ini ialah cepat, fleksibel, dan lentur. Nah, salah satunya contohnya kan kita di awal Covid-19 langsung kita persiapkan yang namanya Perpu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2,” ungkap Airlangga di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
“Itu yang membuka defisit anggaran dan juga tingkat presentasi terhadap utang dan juga adjustment terhadap kebijakan anggaran di mana 2021-2022 kita sediakan anggaran untuk pemulihan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” sambungnya.
Selanjutnya, ia memaparkan bahwa perkembangan perekonomian nasional akan terus didorong kian optimal hingga akhir tahun 2024 agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Kebijakan yang dianggap bisa menopang pertumbuhan salah satunya pemberian insentif bagi sektor kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik.
“Hal tersebut dilakukan mengingat properti dan otomotif merupakan produk pembelian terbesar yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah,” ucapnya.
Selain itu, kebijakan lain yang diberikan pemerintah bagi masyarakat kelas menengah seperti subsidi energi, subsidi listrik, jaminan kesehatan melalui kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, hingga insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Pemerintah juga berupaya mendorong UMKM sebagai bagian dari kelas menengah agar lebih terdongkrak yakni melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga yang rendah,” jelas Airlangga.
Untuk ke depannya, Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah program strategis juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045.
“Seperti mendorong transisi energi yang telah disiapkan Pemerintah mulai dari hydropower, pengembangan lanjutan dari geothermal, hingga pengembangan solar panel,” ucapnya.
Selanjutnya, digitalisasi juga dinilai Pemerintah menjadi pengungkit perekonomian dengan menyumbang potensi ekonomi digital pada tahun 2030 hingga USD 300 miliar.
“Tentu kalau kita lihat infrastruktur kita sudah bangun tetapi infrastruktur itu belum selesai artinya kita baru bangun backbone-nya, sedangkan pertumbuhan itu membutuhkan ruas- ruas di sampingnya atau fishbone-nya, nah fishbone-nya ini belum tersambung, nah ini harus dilanjutkan,” tutur Airlangga.
“Nah, sekarang itu dalam APBN ke depan akan disiapkan Inpres-nya sehingga Inpres-nya akan mempercepat ini, kalau ini cepat tersedia maka produktivitas akan meningkat, pada saat produktivitas meningkat tentu pertumbuhan ekonomi akan menjadi oke,” lanjutnya.
