JAKARTA—-Badan Pusat Statistik merilis presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9, 41 persen. Angka ini turun sebesar 0,25 persen atau sebanding dengan 530 ribu penduduk dibandingkan September 2018.
“Tren ini progres mengembirakan karena kebijakan pemerintah seperti Rastra, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial dan lain sebagainya berhasil membuat angka kemiskinan menjadi single digit,” ujar Suhariyanto dalam jumpa pers di kantornya, Senin (15/7).
Meskipun demikian kalau berdasarkan populasi penduduk angka 9,41 persen itu sama dengan berkisar 25,14 juta masih merupakan jumlah yang besar kata Kepala BPS Suhariyanto. Selain iut mayoritas penduduk miskin masih lebih banyak di desa.
Presentase penduduk miskin daerah perkotaan September 2018 6,89 persen turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara presentase penduduk miskin di perdesaan September 2018 sebesar 13.10 persen turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.
“Pemerintah masih harus bekerja keras dan lebih fokus mengentaskan kemiskinan di perdesaan,” ungkap Suhariyanto.
BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita sebesar Rp425.250 per bulan per kapita sebagai garis kemiskinan terbaru. Indikator ini meningkat dari Maret 2018, di mana garis kemiskinan dipatok Rp401.220 per bulan per kapita.
Angka Rp425.250 diambil berdasarkan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota. Besarnya penghasilan rumah tangga miskin Rp1.990.170 per bulan.
“Garis kemiskinan adalah cerminan dari pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan sebesar 2.100 kalori. Dengan demikian, jika harga-harga bahan pangan meningkat, garis kemiskinan juga terangkat naik,” papar Suhariyanto lagi
Lanjut dia hal ini sejalan
dengan inflasi Maret yang mencatat 2,48 persen secara tahunan.
Maka dari itu, tak heran jika beras menyumbang 20,59 persen terhadap kenaikan
garis kemiskinan kota dan 25,97 persen terhadap garis kemiskinan di desa. Rokok
juga terbilang menyumbang garis kemiskinan karena selalu mencatat inflasi
setiap tahunnya.
“Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pangan agar tingkat kemiskinan tetap bisa terjaga,” pungkas Suhariyanto(Irvan Sjafari).
