Peluang News, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa status wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh kementerian dan lembaga dari laporan pengelolaan keuangan bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi.
“WTP adalah kewajiban kita semua dalam menggunakan APBN dengan baik. Ini uang rakyat, uang negara. Kita harus sadar bahwa setiap tahun ini pasti diaudit dan diperiksa,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022, dengan tema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045”, di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah, diwajibkan untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD dengan baik.
Jokowi kembali menekankan pentingnya akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara seimbang dan berorientasi pada hasil.
“Kita tidak boleh terjebak pada prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani fokus pada hasil, pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan yang membawa kemajuan bagi negara ini,” tegas Jokowi.
Presiden juga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan global seperti geopolitik, perang dagang yang memanas, dan perubahan iklim yang semakin nyata.
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya mencapai 3,2% tahun ini, dengan beberapa kawasan mengalami krisis ekonomi. Namun, Jokowi mensyukuri stabilitas ekonomi dan politik Indonesia yang tetap tumbuh di atas 5%, mencapai 5,11% pada kuartal I-2024.
“Inflasi juga tetap terjaga berkat kerjasama antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri yang rutin bertemu dengan para kepala daerah setiap hari Senin untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Pelaksanaan pemilu juga berjalan dengan baik. Ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara,” lanjut Jokowi.
Namun, untuk menjadi lebih kompetitif dan tumbuh lebih tinggi, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun yang ada.
Meski banyak deregulasi dan debirokratisasi telah dilakukan, Jokowi mengakui bahwa masih banyak regulasi yang tidak sinkron.
“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak terjadi di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, namun urusannya tetap rumit, baik di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” kata Jokowi, yang disambut tawa hadirin.
Kompleksitas prosedur birokrasi sering kali menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
“Oleh karena itu, saya berharap reformasi struktural yang sudah berjalan dapat terus dilanjutkan. Sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur harus terus dilakukan agar pemerintah dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” pungkas Jokowi. (Aji)