Peluang News – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka ikut berkampanye pemilu selama tidak memakai fasilitas negara.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi menanggapi menteri kabinet Indonesia maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.
“Yang paling penting presiden itu boleh lo kampanye, boleh lo memihak. Boleh,” tandas Jokowi di Pengkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2023.
Jokowi menuturkan bahwa presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye adalah hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan menteri.
Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak memakai fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut adalah hak setiap individu yang boleh dilakukan.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.
Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif. “Ya, nanti dilihat,” tuturnya. (Yth)
