Peluang News, Jakarta – Kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia masih menuai penolakan Uni Eropa dan berujung pada gugatan di Badan Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Dalam sidang gugatan di WTO tersebut, Indonesia kalah namun kemudian mengajukan banding. Upaya perlawanan hukum ini terus dilakukan pemerintah Indonesia.
Presiden Joko Widodo memprediksi bahwa Indonesia kemungkinan akan kembali kalah dalam gugatan banding terkait hilirisasi nikel. Kendati demikian, kata Jokowi, strategi pengajuan banding tetap perlu dilakukan untuk mengulur waktu sampai hilirisasi dalam negeri siap dilaksanakan.
“Hilirisasi itu memunculkan nilai tambah berlipat-lipat tetapi ini ditentang, digugat ke WTO dan maaf kita kalah,” kata Jokowi saat sambutan pada Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).
“Bukan menang, kita kalah banding lagi. Ya kita hadapi. Saya yakin kita mungkin akan kalah lagi, tetapi industrinya (industri hilirisasi nikel nantinya) sudah jadi,” tambah Jokowi.
Industri hilirisasi yang dimaksud Jokowi yakni EV (electric vehicle) baterai dan mobil listrik yang ke depannya sudah semakin siap sejalan dengan upaya banding yang terus dilakukan pemerintah.
Karena itu, tegas Jokowi, Indonesia tidak akan mundur mengajukan banding sampai industri hilirisasi selesai dibangun. Kepala Negara pun menjelaskan mengapa pemerintah begitu berniat melakukan hilirisasi.
Dengan hilirisasi, maka nilai tambah bahan tambang yang semakin besar akan masuk ke kas negara. Sebaliknya jika Indonesia hanya terus ekspor bahan mentah, maka penerimaan negara akan stagnan.
“Coba dilihat di 2014 ekspor kita saat mengekspor mentahan itu hanya Rp 30 triliun. Kemudian karena sekarang sudah bisa membangun industri nikel, ekspor di 2022 hampir Rp 500 triliun,” ungkap Kepala Negara.
“Coba berapa kali lipat nilai tambah kita dapat, pajak kita dapat, PNBP yang kita dapat, bea ekspor yang didapat, royalti kita dapat untuk pendapatan negara,” kata Presiden Jokowi, menambahkan.
Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkesan tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi nikel. JK berpendapat hilirisasi nikel dapat mengembalikan Indonesia seperti ke zaman penjajahan Belanda.
“Sangat berbahaya untuk negeri ini. Kalau sekarang praktiknya ya bisa mengembalikan negeri ini ke zaman VOC,” kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No.6, Jakarta, Rabu (7/2/2024).
Hilirisasi nikel, tambahnya, justru lebih banyak menguntungkan investor asing. []
