JAKARTA—Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko menyampaikan bahwa dia diperintahkan Presiden untuk mencari solusi untuk memcahkan berbagai persoalan yang dihadapi petani garam.
Dalam rapat kerja tenaga ahli KSP di Bandung, Rabu (27/10/21), Moeldoko mengatakan persoalan yang dihadapi petani garam harus diselesaikan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Saat bertemu Presiden, akhir pekan akhir pekan lalu, Moeldoko menyampaikan bahwa informasi terkait dengan kesulitan petani garam diperolehnya setelah bertemu dan berdialog langsung dengan para petani garam di wilayah pantai utara.
Pada kunjungan kerja Moeldoko di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon awal Oktober lalu, Moeldoko menampung berbagai keluhan petani.
Desa Rawaurip itu sentra penghasil garam terbesar. Akan tetapi, harga garam di sana anjlok karena belum adanya harga dasar.
“Petani saat ini juga menghadapi ancaman banjir rob akibat wilayah pesisir pantai mengalami abrasi. Belum lagi, akses menuju lahan garam juga rusak,” terang Moeldoko dalam keterangan persnya.
Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan anjloknya harga garam rakyat akibat kebijakan impor garam industri, KSP sudah melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta kementerian/lembaga terkait untuk membahas tata niaga garam.
“Jadi, ke depan tidak ada lagi impor garam oleh pihak ketiga, tetapi langsung ke industri atau produsen,” tegasnya.
Dengan langkah ini dia berharap impor garam tidak menghancurkan pasar yang berimbas pada anjloknya harga garam rakyat.
Sebagai informasi, dalam 5 tahun terakhir, harga garam rakyat mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Jika pada tahun 2020 harga garam masih mencapai Rp600 per kilogram pada waktu panen, pada tahun 2021 harga garam rakyat anjlok menjadi Rp100—Rp200 per kilogram.
