Peluangnews, Jakarta, 15/6 (ANTARA) – Pemerintah menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas dalam pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, semata-mata demi menjamin kualitas.
“Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1-2 yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik kenapa tidak,?” ucap Presiden Joko Widodo kepada wartawan, seusais meninjau Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).
Menurut Jokowi, sapaan Presiden RI ini, penggunaan TKA sebagai tenaga pengawas memang sudah diusulkan dalam sejumlah rapat, dengan catatan dalam jumlah terbatas.
Jokowi menepis anggapan bahwa penggunaan tenaga asing sebagai pengawas menjadi cara untuk menggaet masuknya investasi asing dalam proyek IKN Nusantara.
“Ndak, ndak, ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasilnya kayak SD Inpres, mau?” tanya Jokowi balik bertanya kepada wartawan.
Sebaimana diketahui, dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat (9/6) pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku terpaksa harus menggunakan orang asing atau bule untuk mengawasi kualitas proyek di IKN Nusantara.
“Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule (tenaga kerja asing) untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti Istana Presiden itu dibangun tapi kualitasnya tidak bagus,” ujar Luhut.
Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor.
IKN Nusantara dibangun dengan landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang resmi disahkan pada 18 Januari 2022. (Aji)
