PeluangNews, Jakarta – Skandal dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menapaki babak baru. Tim pengacara mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri, Senin, 6 April 2026. Kasus ini pun resmi masuk gelanggang.
Bagaimana respon Rismon? Dia memilih tenang. Tidak reaktif dan tidak defensif berlebihan. Dalihnya sederhana: dia tidak pernah menyebut JK. Kalau pun ada, itu rekayasa. Bahkan dituding sebagai hasil kecerdasan artifisial alias AI.
Sekilas, ini perkara hukum biasa. Kasusnya dugaan pencemaran nama baik. Tapi kalau dibedah lebih dalam, ini bukan soal hukum semata. Ini soal kendali narasi. Sayangnya, di negeri ini, narasi sering kali lebih menentukan daripada fakta.
Dari ijazah ke bohir
Kalau kita jeli, terasa ada orkestrasi untuk menggeser isu dari ijazah palsu ke bohir alias donatur. Pemicunya jelas. Rismon diduga menyebut JK sebagai bohir di balik gerakan isu ijazah Joko Widodo. Narasi yang beredar bahkan menyebut JK menggelontorkan Rp5 miliar kepada Ros Suryo cs (termasuk Rismon, kala belum berdamai dengan Jokowi) untuk ‘meramaikan’ kasus ini.
Isu yang tadinya sederhana—palsu atau tidaknya ijazah—berubah arah. Tiba-tiba muncul pertanyaan baru: siapa mendanai? Di titik ini, isu bergeser dari verifikasi fakta menjadi konspirasi kekuasaan.
Apa ini kebetulan? Tentu tidak. Dalam ilmu komunikasi politik, menggeser fokus adalah strategi klasik. Ketika substansi dianggap berbahaya, maka yang diserang adalah konteksnya.
Jokowi dan geng Solonya jelas babak-belur dihajar skandal ijazah palsu yang heboh. Tekanan terhadap Jokowi dan lingkar dalamnya kian terasa. Isu ijazah ini bukan lagi riak kecil. Ia sudah menjadi gelombang yang sulit dikendalikan. Apa pun langkah yang mereka ambil, selalu saja makin menyulitkan bertahan dalam kebohongan. Maka, mereka perlu narasi baru sebagai pengalih perhatian publik.
Langkah JK melaporkan Rismon ke Bareskrim tentu sah saja. Secara hukum, itu hak setiap warga negara. Apalagi jika merasa difitnah. Namun pada titik ini pertanyaannya bukan sekadar: boleh atau tidak. Pertanyaannya: apa efek politik dari langkah ini?
Begitu laporan masuk Bareskrim, permainan berubah. Isu tidak lagi berdiri di ruang publik. Tapi masuk ke ranah hukum. Kita juga paham betul, proses hukum di negeri ini, apalagi yang melibatkannya kekuasaan, ritmenya (dibuat) lambat. Prosedural. Dan, bisa dikendalikan ujung ceritanya. Di sinilah sering terjadi: bukan kebenaran yang dicari, tapi arah pembicaraan yang diatur.
Menariknya, kubu Rismon tidak panik. Tidak pula menyerang balik secara frontal. Mereka cukup mengatakan tidak pernah menyebut nama JK. Kalau pun ada, itu hasil rekayasa AI. Selesai.
Sikap ini bukan sekadar tenang. Ini sangat strategis. Karena jika mereka terpancing: konflik membesar. Emosi publik naik. Ini bisa jadi “peluru baru” untuk memboradir posisi Jokowi.
Sebaliknya, dengan “anteng”, mereka justru melempar beban pembuktian ke pelapor. Menariknya, juga sekaligus menjaga isu tetap hidup tanpa terlihat agresif.
Pola lama: pecah, alihkan, padamkan
Kalau ditarik lebih luas, pola ini bukan baru. Setiap kali muncul isu sensitif terkait kekuasaan, biasanya terjadi tiga tahap. Pertama, isu membesar. Kedua, picu konflik internal atau antar tokoh. Narasi pecah-belah dimainkan. Kemudian publik jadi bingung. Ketiga, hasil akhirnya isu utama tenggelam. Yang tersisa hanya gaduh.
Dalam kasus ini, yang awalnya soal ijazah kini berubah menjadi: siapa bohir? Siapa bermain? Siapa menyerang siapa? Sementara substansi utama perlahan hilang dari radar.
Bagaimana dengan sikap Rismon yang menyerang para mantan koleganya? Roy Suryo termasuk yang dapat porsi terbesar dari serangan balik Rismon.
Yang lebih menarik, bukan hanya JK yang terseret atau diseret. Beberapa tokoh lain ikut disebut dalam pusaran: Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Habib Rizieq Shihab. Apakah ini kebetulan? Atau malah pola?
Mereka bukan daftar acak. Ini tokoh-tokoh dengan bobot politik bukan kaleng-kaleng. Ketika nama-nama besar ditarik masuk, pesan yang terbentuk adalah: ini bukan gerakan kebenaran. Ada permainan elite di belakang kegaduhan ijazah palsu Jokowi.
Dan jika publik percaya itu, maka legitimasi gerakan runtuh. Pada saat yang sama, ada pertanyaan besar yang tak dijawab. Di tengah semua hiruk pikuk ini, satu hal justru hilang: apakah ijazah itu asli atau tidak? Pertanyaan paling mendasar justru tidak lagi jadi fokus. Inilah yang harus disadari. Kadang yang penting bukan menjawab pertanyaan, tapi membuat orang lupa bertanya.
Ke mana arah kasus Ini? Ada tiga kemungkinan: Pertama, kasus berjalan. Rismon diperiksa. Bukti dibuka. Bola membesar. Kedua, kasus mandek. Kurang bukti. Publik bosan. Isu mati pelan-pelan. Ketiga—ini yang paling sering terjadi— kasus dijadikan alat kendali. Bukan untuk menghukum. Tapi untuk mengatur arah percakapan publik.
Sampai di sini, fokus utama bukan lagi skandal ijazah palsu Jokowi. Publik dijejali pertanyaan: Siapa yang menguasai cerita? Dalam politik modern, kebenaran sering kalah oleh framing. Yang menentukan bukan siapa benar, tapi siapa yang mampu mengendalikan cerita.
Kasus JK vs Rismon ini adalah contoh telanjang. Di permukaan: laporan polisi. Di baliknya: perebutan narasi. Jika publik tidak waspada, kita akan terus disibukkan oleh konflik, sementara substansi dibiarkan menguap.
Pertanyaannya sekarang sederhana saja: Masihkah kita fokus pada kebenaran? Atau sudah ikut hanyut dalam permainan cerita? Jokowi menang banyak!
[Penulis adalah wartawan senior]
