80 tahun kemerdekaan Indonesia di maknai dengan jalan sepi bagi koperasi. Riuh di awal dengan ide kebersamaan yang menggelora berbekal sepanggul cita cita untuk sejahtera bersama perlahan memudar. Koperasi seolah menapaki jalannya sendiri, tertatih masuk jauh ke dalam hutan lebat dengan membabat alas sendiri untuk sekedar mencari tapak buat berpijak. Jalan sepi yang dilalui terkadang mendapat cahaya remang dari kampung di kejauhan yang dilewati kemudan sirna seiring lanjutnya perjalanan kembali ke kegelapan hutan.
Mencari tapak jejak koperasi adalah perumpamaan sebagai cerminan koperasi di Indonesia yang masih mencari jati diri, ketidak adaan cetak biru membuat koperasi harus mencari jalan sendiri untuk menentukan kemana akhirnya perjalanan ini akan berlabuh. Tanpa arah yang jelas semakin jauh melangkah semakin menipis bekal (kebersamaan) yang dipanggul di awal, alih alih menjadi fondasi untuk mendirikan bangunan kokoh bernama koperasi malah semakin menipis sebelum sempat sampai ketujuan.
Keberadaan cetak biru bagi koperasi di Indonesia sangatlah penting sebagai peta jalan strategis yang mengarahkan koperasi menuju tujuan jangka panjang, yang dapat diupayakan pencapaiannya secara efisien, dengan mengidentifikasi peluang dan potensi, memandu pengambilan keputusan yang tepat, serta menjadi dasar untuk pengembangan agar koperasi mampu bersaing dan berkontribusi nyata bagi perekonomian rakyat. Ketiadaan cetak biru menjadikan perjalanan koperasi tidak memiliki arah jelas apalagi berkebang secara optimal.
Hutan belantara yang dinarasikan di atas adalah cerminan dari gagap gempitanya kabar koperasi yang dalam perkembangannya kini menjadikan Indonesia negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, suatu gambaran yang luar biasa dalam pencapaian secara jumlah namun pada kenyataannya koperasi di Indonesia sebagian besar berjuang untuk bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin timpang. Masih minimnya literasi dan informasi tentang pengelolaan koperasi menjadi tantangan klasik ditambah dengan keterbatasan akses permodalan, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan tata kelola yang belum profesional, serta kesulitan beradaptasi dengan adanya disrupsi teknologi digital kesemuanya menjadi kendala yang mengakibatkan citra koperasi di mata masyarakat terutama generasi muda dianggap tertinggal, kurang menarik, dan tidak mampu bersaing dengan badan hukum lainnya, menjadi pas sebagai gambaran jalan sunyi koperasi di belantara kegagap gempitaan yang hanya sekedar narasi glorifikasi, sementara cahaya temaram yang kadang muncul pada narasi di atas sebagai gambaran adanya kebijakan pemerintah untuk koperasi seperti kdkmp yang sinarnya lambat laun meredup menunggu arahan selanjutnya.
Menapaki jalan sepi yang seolah tak berujung sambil berharap akan ada cahaya di ujung jalan untuk koperasi indonesia mempunyai UU koperasi yang sesuai dengan prinsip perkoperasian sebagai pengejawantahan dari cetak biru sebagai tujuan menjadikan koperasi sebagai pilar perekonomian masyarakat.[]
