PeluangNews, Jakarta-Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima kunjungan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Senin (13/10). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, khususnya di Ibu Kota.
“Hal ini juga untuk melindungi masyarakat, dunia usaha yang berdaya saing, ekonomi yang tumbuh, dan mewujudkan Indonesia menjadi barometer industri halal global,” ujar Gubernur Pramono. “Beliau telah menyampaikan apa yang telah dikerjasamakan selama ini, yang sudah berjalan dengan baik.”
Pemprov DKI Jakarta dan BPJPH telah menjalin kerja sama sejak lembaga tersebut berdiri pada tahun 2017 dan mulai aktif melayani publik pada 2019. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Pemprov DKI konsisten menjalankan program sertifikasi halal sejak 2015.
“Sampai tahun 2025 ini, kita sudah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal berjumlah 15.837. Mudah-mudahan tahun ini bisa bertambah sekitar 5.000 sertifikasi lagi, sehingga Jakarta termasuk provinsi yang tertib dalam mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal,” jelas Pramono.
Kepala BPJPH, Haikal Hasan, menyampaikan apresiasi atas komitmen Jakarta yang dinilai sebagai salah satu daerah paling tertib dalam menjalankan regulasi terkait produk halal. “Saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan Gubernur Pramono. Jakarta ini salah satu daerah yang paling tertib dalam menjalankan undang-undang, khususnya urusan kehalalan,” katanya.
Haikal menjelaskan bahwa jaminan kehalalan sudah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia sejak lama. “Ini bukan barang baru. Di masa Presiden SBY, terbit Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian pada zaman Presiden Joko Widodo keluar PP Nomor 42 Tahun 2024, dan di masa Presiden Prabowo ini, sertifikasi halal telah menjadi kewajiban,” ungkapnya.
Menurut Haikal, masih ada sejumlah produk yang belum mengurus sertifikasi halal, padahal sudah beredar di masyarakat. Ia menegaskan, produk halal resmi akan memiliki logo dari BPJPH, sementara produk non-halal juga akan diberi logo berbeda. “Yang ilegal itu yang tidak ada logo sama sekali, tidak mencantumkan bahan dan tanggal kedaluwarsa. Kita akan adakan ranking, dan kayaknya Jakarta bakal juara, karena paling tertib dan disiplin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Haikal menegaskan bahwa konsep halal bukan hanya milik umat Islam. “Halal itu bukan untuk umat Islam saja. Halal life style, modern civilization, halal itu ada di semua agama. Halal itu simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas, dan itu yang terjadi di seluruh dunia,” pungkasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov DKI Jakarta terus mempercepat sertifikasi halal melalui program kolaboratif. Sejak 2023, Pemprov bekerja sama dengan BPJPH dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan skema Halal Self Declare. Bentuk kerja sama ini mencakup sosialisasi program SEHATI kepada para pelaku usaha binaan serta penyediaan data usaha untuk diikutsertakan. Selain itu, Dinas PPKUKM juga menjalankan program fasilitasi sertifikasi halal reguler bagi pelaku usaha di seluruh wilayah Jakarta.
