Pemerintah Siapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) untuk Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik
Peluang, Jakarta – Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2023 sebesar Rp476 triliun.
Arah kebijakan perlinsos difokuskan pada perbaikan data dan penargetan program perlinsos melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penguatan graduasi kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial, antara lain 3 bulan ke depan Pemerintah akan membagikan 10 liter beras untuk 21,6 juta penduduk melalui Perum Bulog dan juga berikutnya bantuan dalam bentuk daging ayam dan telur yang akan segera diumumkan 3 bulan kedepan dan ini melalui ID Food,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023).
Seiring itu, Menko Perekonomian menambahkan, dalam pengentasan kemiskinan, berbagai program Pemerintah masih berjalan, seperti Program Keluarga Harapan, program bantuan sembako, Kartu Prakerja, program Indonesia Pintar, bantuan iuran PBI JKN, dan subsidi listrik.
Untuk itu, pemerintah optimis, ekonomi Indonesia akan tetap tangguh di tengah berbagai risiko global saat ini. Kinerja ekonomi Indonesia mampu tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy) di tahun 2022 dan merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Meskipun di tahun 2023, diperkirakan Indonesia kembali menghadapi tahun yang berat. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022 menjadi 2,9% pada 2023. Sedangkan, inflasi dunia di 2023 diperkirakan mulai melandai (6,6%) meski belum kembali ke tingkat prapandemi (1% – 2%).
Ia menjelaskan, dengan memperhatikan tantangan dan arah kebijakan yang disiapkan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 optimis akan tumbuh 5,3% dan terus meningkat pada 2024 di 5,4%.
“Ini implementasi dari transformasi ekonomi, antara lain Perpu cipta kerja, hilirisasi sumber daya alam, devisa hasil ekspor, dan kita juga mengalami bonus demografi dan juga kelanjutan dari Proyek Strategis Nasional termasuk IKN dan Kawasan Ekonomi Khusus,” ungkap Airlangga.
Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum TPIP/TPID termasuk Polri. “Dalam pengendalian inflasi nasional, kita melihat beberapa hal perlu diperhatikan terutama peran penting Polri dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” kata Menko Airlangga.
Kemudian, Pemerintah juga mempersiapkan perubahan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) berupa revisi PP Nomor Tahun 2019. Untuk peningkatan Kapasitas SDM, salah satunya melalui Program Kartu Prakerja, di tahun 2023, Pemerintah telah siap untuk menjalankan skema normal yang lebih fokus pada peningkatan skill, baik itu melalui pelatihan luring, daring maupun bauran.
Terkait dengan Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Menko Perekonomian mengungkapkan, dukungan dari berbagai pihak termasuk Polri dibutuhkan untuk menciptakan situasi kemanan yang kondusif pada rangkaian Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023.
“Terkait tahapan pemilu, di tahun 2024 kontribusinya adalah 0,6 hingga 1,3% terhadap PDB. Dan tentu kami berharap bahwa tahapan pemilu yang aman akan meningkatkan kepercayaan terhadap investor. Karena ini membuktikan stabilitas politik yang terjaga dan berbagai faktor kunci mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Menko Airlangga. (alb)
