Peluang News, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital’ dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini, Senin (27/5/2024).
Adapun GovTech sendiri merupakan sebuah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform atau aplikasi.
Dalam peresmian itu, Jokowi menekankan mengenai pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah yang perlu segera diintegrasikan.
“Guna meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus dapat memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” kata Jokowi.
“Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!” tegasnya.
Apalagi, menurutnya, integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital ini nantinya juga akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun.
“Bahkan, di satu kementerian saja ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Jadi, harus tinggalkan praktik dan mindset yang lama,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengunngkapkan bahwa pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan segera dikejar.
“Beberapa layanan prioritas pun akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024,” ucapnya.
Ia menyampaikan, layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
Hal ini dikarenakan, lanjut Anas, karena selama ini ini ketika warga membutuhkan layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut.
Kemudian ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data, prosesnya berbelit dan berulang.
“Dengan demikian, maka sesuai arahan dari Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujar Anas.
“Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,” tambahnya.
