KONAWE SELATAN—Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu daerah kabupaten produsen padi terbesar di provinsi Sulawesi Tenggara.
Produksi padi pada 2020 diperkirakan mencapai 79 ribu ton GKG atau setara 45.750 ton Beras. Jumlah ini menurun dibandingkan 2019 sebesar 82 ribu ton atau setara 47 ribu ton beras.
Untuk menjadi sentra pangan, Kabupaten Konawe Selatan yang tengah memfokuskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian seperti petani dan penyuluh, utamanya petani milenial.
Sebagai catatan hingga 2020 terdapat kelompok petani muda yang persentasenya sekitar 20 persen dari jumlah petani di wilayah tersebut. Penduduk kabupaten ini mencapai 308 ribu dengan seperempat dari jumalh itu generasi milenial. Dari jumlah tersebut sekira 161 ribu merupakan angkatan kerja dengan 73 ribu bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengapresiasi kebijakan ini. Soalnya eksistensi petani milenial amat penting untuk melanjutkan tongkat estafet di sektor pertanian. Jajaran kementan sendiri meman menarget mencetak 2,5 juta petani milenial hingga tahun 2024.
Ada dua strategi yang dibocorkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk menghasilkan ratusan juta petani muda ke depan dalam menghadapi perkembangan dunia pertanian yang semakin maju.
Pertama, 2,5 juta itu kita berharap terdidik. Setiap tahun kami juga memagangkan kurang lebih 1.000 orang ke beberapa negara,” kata Syahrul dalam keterangannya Kamis, (27/5/21).
Strategi kedua, Kementan merangkul universitas-universitas di seluruh Tanah Air yang memiliki fakultas peternakan dan pertanian.
Sarjana pertanian dan peternakan dari universitas-universitas tersebut nanti akan ditempatkan ke bidang pertanian dan peternakan strategis oleh Kementan.
Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan, Hidayatullah menyatakan kesiapannya mendukung penuh program Kementan, dalam hal ini BPPSDMP yang akan fokus pada pembangunan kapasitas building mereka yang bergerak di sektor pertanian.
“Kami siap menyampaikan ke pimpinan untuk menyiapkan anggaran. Kita coba alokasikan dari APBD. Tapi memang perlu koordinasi lintas sektoral, utamanya dengan legislatif agar bisa dialokasikan anggarannya,” ujar Hidayatullah.
