PeluangNews, Bandung – Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026 ramai jadi perbincangan. Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan isu tersebut bukan datang dari pihaknya.
“Dirut BPJS belum pernah ngomong soal itu. Silakan tanyakan langsung ke Bu Menteri Keuangan,” kata Ali Ghufron di Bandung, Senin (25/8/2025).
Meski begitu, Ali menilai kalau benar ada penyesuaian iuran, hal itu bisa berdampak baik. “Itu bagus,” singkatnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memang menyebut akan ada penyesuaian iuran BPJS mulai 2026. Menurutnya, langkah itu perlu untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kalau manfaat untuk peserta makin banyak, tentu biayanya juga makin besar,” ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Ia juga menyebut, dengan penyesuaian iuran, jumlah penerima bantuan iuran (PBI) bisa ditambah. Meski begitu, pemerintah tetap memperhatikan kemampuan peserta mandiri.
“Iuran mandiri masih Rp35 ribu, seharusnya Rp43 ribu. Jadi selisih Rp7 ribu itu pemerintah yang bayar, khususnya untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” jelasnya.
Rencana ini belum final. Pemerintah masih akan membahasnya bersama DPR, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Dalam RAPBN 2026 sendiri, anggaran kesehatan sudah disiapkan sebesar Rp244 triliun. (Aji)
Baca Juga: Januari 2020, Pemerintah Resmi Menaikan Iuran BPJS Kesehatan