PeluangNews, Jakarta – Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ormas Islam di Istana sekadar silaturahmi bukan karena dikritik terkait Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.
“Silaturahmi Presiden saja,” kata Wamensesneg Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut dia, Prabowo biasa bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, bukan karena ada masalah kemudian memanggil ormas Islam.
“Silaturahmi Presiden bisa saja dengan beberapa tokoh masyarakat, kan. Enggak masalah itu,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan puluhan petinggi ormas Islam serta pemimpin pondok pesantren (ponpes) di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang.
Para tokoh yang datang seperti Ketum MUI Anwar Iskandar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Waketum MUI Cholil Nafis, dan lainnya.
Pertemuan mereka membahas berbagai hal termasuk terkait partisipasi Indonesia dalam BoP atau Dewan Perdamaian.
Sebelum pertemuan itu, Menlu Sugiono mengatakan akan ada penjelasan umum terkait Board of Peace.
“Penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” kata Menlu Sugiono menandaskan.
Sementara itu, mantan Wamenlu Dino Patti Djalal kembali mengingatkan pemerintah Prabowo untuk berpikir kembali menggelontorkan uang senilai US $1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun (kurs 1 dollar = Rp16.773) untuk iuran keanggotaan permanen Board of Peace itu.
Dino menyarankan pemerintah sebaiknya bisa menjadi anggota biasa tanpa harus mengeluarkan iuran dengan anggaran fantastis sambil melihat dengan jeli arah dan tujuan Board of Peace dibentuk.
“Sebaiknya kita lihat dulu Board of Peace ini arahnya ke mana, akuntabilitasnya bagaimana, dan apakah akan benar-benar berpihak pada Palestina,” tutur Dino, dalam keterangan video, Sabtu (31/1/2026).
Menurut dia, pemerintah tidak perlu terburu-buru menggelontorkan anggaran besar dengan alasan membantu Palestina.
Karena saat ini, kemampuan keuangan Indonesia pun masih terbatas, terlihat dari berbagai efisiensi yang dilakukan untuk melaksanakan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dino menambahkan jika ingin membantu Palestina, Indonesia bisa memulai dari US $10-20 juta tidak langsung US $1 miliar.
Masuknya Indonesia dalam BoP memang banyak disesalkan kalangan Islam lantaran meragukan Presiden Donald Trump terhadap perdamaian khususnya terkait kemerdekaan Palestina. []
