PeluangNews, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membukukan realisasi investasi sebesar Rp147,7 triliun sepanjang 2025. Capaian ini tidak hanya melampaui target Rencana Strategis (Renstra) 2025–2026 Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp147,5 triliun, tetapi juga mengukuhkan Jawa Timur di posisi ketiga nasional dengan kontribusi 8,1 persen terhadap total investasi Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi tersebut setara 100,1 persen dari target Renstra. Investasi tersebut ditopang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp101,8 triliun, Penanaman Modal Asing (PMA) Rp43,3 triliun, serta investasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebesar Rp2,6 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dikutip dari laman Pemprov Jatim, Senin (19/1/2026), menyatakan capaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Jawa Timur di tengah tantangan ekonomi global.
Pada Triwulan IV 2025, realisasi investasi non-UMK mencapai Rp40,0 triliun, tumbuh 31,6 persen secara kuartalan dibanding Triwulan III 2025, serta naik 11,4 persen secara tahunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kinerja tersebut menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional dengan kontribusi 8,1 persen terhadap realisasi investasi nasional. Pada periode yang sama, PMDN masih menjadi penopang utama dengan nilai Rp29,2 triliun atau 73 persen dari total realisasi, sementara PMA tercatat Rp10,8 triliun.
Menurut Khofifah, dominasi PMDN menunjukkan kuatnya kepercayaan pelaku usaha domestik terhadap iklim investasi dan prospek ekonomi daerah. Pemprov Jawa Timur terus menjaga stabilitas, kepastian hukum, serta memperkuat infrastruktur pendukung seperti konektivitas Tol Trans Jawa, efisiensi pelabuhan, dan kondusivitas wilayah.
Di sisi lain, pertumbuhan investasi UMK sebesar Rp2,6 triliun dinilai strategis karena mencerminkan keberhasilan program formalisasi usaha melalui kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), khususnya lewat program Sadar Legalitas Berusaha (Saleha). Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha kecil akan pentingnya legalitas sebagai pintu masuk untuk naik kelas dan meningkatkan daya saing.
Pemprov Jawa Timur juga memperkuat layanan perizinan melalui transformasi digital, seperti Jatim Online Single Submission (JOSS) dan Joss Gandos, serta penguatan helpdesk perizinan. Sepanjang 2025, tercatat 52.888 perizinan diterbitkan. Promosi investasi dilakukan melalui Point Jatim, sementara hambatan investasi dikawal lewat program Klinik Investasi Keliling (KLIK).
Ke depan, pemerintah daerah mendorong investasi yang lebih inklusif melalui kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM lokal agar memberikan efek berganda, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup capaian 2025, Khofifah optimistis menyongsong 2026 dengan fokus pada peningkatan kualitas investasi, khususnya investasi berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan padat karya, untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Aji)
