Jakarta (Peluang) : Instrumen keuangan syariah terus didorong untuk memenuhi pembiayaan hijau pembangunan berkelanjutan secara global dalam upaya menurunkan emisi karbon.
Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk sangat relevan dengan investasi hijau. Karena sejak diterbitkan sukuk hijau global terbesar pada 2018, investor semakin sadar bahwa instrumen syariah bisa diterbitkan dalam format green.
“Investor baru paham hijau dan format sukuk itu sangat serupa ,” kata Dwi dalam Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) Kementerian Keuangan 2022, Senin (22/8/2022).
Menurutnya, Indonesia saat ini sudah menjadi trend setter untuk penerbitan dan pengelolaan sukuk hijau secara global. Dengan 45 penghargaan internasional untuk pengakuan tersebut, Indonesia mendorong literasi investasi syariah dan hijau pada level pasar global.
Adapun di ranah domestik, pemerintah mendorong gaya hidup hijau masyarakat, khususnya generasi muda. Maka itu, pemerintah menerbitkan sukuk hijau ritel melalui seri Sukuk Tabungan untuk sarana literasi dan praktik investasi hijau sejak 2019.
Pada Oktober mendatang, pemerintah akan menerbitkan Suku Tabungan Hijau. “Sampai sekarang kita sudah terbitkan sukuk hijau global, sukuk proyek, sosial sukuk (CWLS), dan saya berpikir nanti kita buat juga kombinasi sukuk sosial hijau yang manfaatnya lebih besar,” ujar Dwi.
Lebih lanjut ia menjelaskan, sejak menerbitkan sukuk pertama pada 2008, total penerimaannya sudah mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Namun jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi hijau, nilainya masih sangat jauh.
Biaya kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim pada 2020-2030 mencapai Rp 3.779 triliun atau sekitar Rp 344 triliun per tahunnya.
“Pemerintah terus mendorong proyek sukuk yang langsung untuk kebutuhan hijau, khususnya proyek prioritas,” kata Dwi.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Suminto menambahkan, instrumen keuangan syariah memang menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan investasi hijau. Pemerintah telah mengeluarkan dua produk green sukuk yakni green sukuk ritel dan green sukuk global.
Dari sisi instrumen syariah, hingga saat ini tiga sukuk ritel hijau di antaranya ST006, ST007, dan ST008 telah mencapai total nilai penerbitan Rp 11,86 triliun. Sementara sukuk hijau global telah diterbitkan pada 2018 dan 2021 dengan total nilai penerbitan 3,5 miliar dolar AS.
“Pembiayaan hijau didorong karena relevan dengan salah satu isu strategis Indonesia dalam Presidensi G20,” kata Suminto.
Dalam upaya menurunkan emisi karbon, menurutnya, Indonesia berkomitmen mainstreaming pembangunan berkelanjutan secara global. Bahkan APBN mengalokasikan sekitar 4,1 persen atau Rp 96,7 triliun setiap tahunnya untuk anggaran perubahan iklim. (s1).
