Sejarah perkoperasian Thailand sudah teramat tua. Departemen yang mengurusi koperasi dibentuk tahun 1915;itu 37 tahun mendahului kelahiran koperasi pertama di negeri Gajah Putih.
Inilah salah satu koperasi pertanian yang berfokus pada kelapa sawit dan menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk. Koperasi Penempatan Tanah Phanom, seperti juga dicapai Koperasi Islam Ibnu Affan, menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan ekonomi lokal dengan standar keberlanjutan dan keuangan syariah.
Berlokasi di Provinsi Surat Thani. Jumlah Anggota: 1.211 pekebun kecil. Luas lahan: 3.574,06 hektare. Sertifikasi: RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Pencapaian: Meningkatkan produktivitas kelapa sawit dari 2,5 ton/rai/tahun menjadi 3,3 ton/rai/tahun; Mengembangkan diversifikasi tanaman seperti koko dan jagung untuk pendapatan tambahan; Memiliki pusat pengumpulan tandan kelapa sawit dan kilang minyak sawit; dengan tantangan: kebutuhan dana untuk pusat pembelajaran dan pengembangan produk sampingan lebih lanjut. Dukungan pemerintah dan pengelolaan yang transparan menjadi kunci sukses mereka.
Federasi Koperasi Pertanian Thailand, Ltd. (ACFT) adalah organisasi pusat di Thailand yang berfungsi sebagai wadah kerja sama dan layanan bagi para anggotanya, yang merupakan koperasi-koperasi pertanian. ACFT menyediakan layanan komprehensif untuk mendukung anggotanya, termasuk promosi produksi, penggunaan input pertanian, pemasaran hasil, berbagi pengetahuan, dan peningkatan kesejahteraan anggota, demi mencapai tujuan ekonomi bersama.
Peran dan Fungsi ACFT
ACFT hadir untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi dengan menjadi titik pertemuan dan kerja sama antarkoperasi pertanian di Thailand. Organisasi ini menawarkan berbagai layanan yang sangat dibutuhkan oleh koperasi anggotanya. Mempromosikan dan membantu dalam penggunaan input produksi yang efektif. Mendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian dan memfasilitasi berbagi pengetahuan antar anggota.
Sejarah perkoperasian, terutama pembentukan departemen koperasi di Thailand, ternyata sudah cukup tua. Pembentukan departemen yang mengurusi koperasi terjadi pada tahun 1915, mendahului kelahiran koperasi pertama di negeri Gajah Putih. Apa saja strategi pemerintah memajukan koperasi?
Kala itu, resminya di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, dibentuk seksi urusan koperasi. Maksudnya, kementerian keuangan inilah yang bertugas menyiapkan sekaligus mempromosikan pembentukan kementerian koperasi. Dalam perjalanannya, atau sebelum kementerian koperasi terbentuk, sempat pula ditransformasi serta bernaung di bawah Kementerian Perdagangan. Yang jelas, secara formal Kementerian Koperasi di Thailand berdiri pada tahun 1952.
Kementerian Koperasi ini selanjutnya mengalami beberapa reorganisasi. Ambil contoh, mengikuti reorganisasi struktur di tubuh pemerintah pada tahun 1963, keberadaan kementerian ini pernah dihapuskan. Sebagai penggantinya, strukturnya mengalami penyederhanaan dan masuk di bawah koordinasi Kementerian Pembangunan Nasional. Di bawah kementerian baru ini, ada beberapa divisi baru yang didirikan dan bertanggungjawab terhadap semua jenis tugas-tugas koperasi. Misalnya, ada divisi mengenai koperasi pertanahan, divisi audit koperasi, serta divisi koperasi perdagangan dan keuangan.
Sekali lagi terjadi reorganisasi pada tahun 1972. Kementerian Pembangunan Nasional dihapus dan diganti menjadi Kementerian Pertanian dan Koperasi. Semua pekerjaan menyangkut koperasi—kecuali tugas di bawah divisi audit koperasi—dilebur menjadi satu di bawah departemen baru bernama Departemen Promosi Koperasi (Cooperative Promotion Department, CPD).
Keberadaan Departemen Promosi Koperasi memiliki visi utama mempromosikan dan mengembangkan koperasi maupun kelompok-kelompok petani menuju pada ketahanan kemandirian. Sedangkan di sisi penjabaran tanggung jawab operasionalnya departemen ini juga bertugas memopulerkan ideologi, prinsip dan cara-cara untuk bekerjasama antar perorangan, kelompok petani dan masyarakat.
Dari aspek kelembagaan, kementerian tersebut senantiasa berupaya mendukung dan memperkuat sistem koperasi, meningkatkan proses pembelajaran koperasi untuk meningkatkan kapasitas manajemen bisnis pada aspek efisiensi secara operasional. Bersamaan dengan ini, kementerian secara konsisten berusaha mendorong penguatan jaringan bisnis koperasi pada tingkat internasional. Semua kebijakan tersebut tidak lain bermuara pada peningkatan demi kualitas kehidupan yang lebih baik bagi para anggota.
Secara konsepsional, Departemen Promosi Koperasi mesti bertanggung jawab agar komunitas perkoperasian dalam praktik bisnisnya sesuai dengan berbagai perundangan yang berlaku. Baik undang-undang koperasi, undang-undang pengalokasian tanah untuk kesejahteraan, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan aktifitas koperasi. Terkait dengan tugas ini, Departemen Koperasi sering melakukan pengkajian, menganalisa dan melaksanakan penelitian untuk pengembangan sistem koperasi.
Seiring dengan itu, departemen satu ini aktif mempelajari dan menganalisis pedoman ataupun arah pengembangan koperasi untuk menunjang sistem perekonomian secara nasional. Implementasi berikutnya, jajaran birokrasi departemen ini mengkaji dan menganalisis pasar produk koperasi. Kalau perlu ikut menciptakan jaringan bisnis di antara koperasi dengan koperasi, ataupun interaksi koperasi dengan sektor usaha domestik maupun internasional.
Demi pengembangan koperasi, pemerintah Thailand tampak tidak setengah-setengah. Ambil contoh, melalui Departemen Promosi Koperasi, kesempatan koperasi mengaspirasikan kepentingan anggota secara individu dan kelompok tani sangat dihargai. Bahkan, sampai batas tertentu, Departemen Koperasi memberi bimbingan di sisi efisiensi administrasi secara kelembagaan atau melalui kelompok tani tersebut.
Pemerintah Thailand sangat serius mendorong penguatan di sisi hulu. Caranya? Antara lain, meningkatkan kapasitas produksi koperasi dan kelompok-kelompok petani di atas standar sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya, melalui Departemen Koperasi, pemerintah juga mendampingi peningkatan penanganan standar manajemen pasca panen untuk meningkatkan nilai dari proses produksi.
Dari sisi manajemen, pemerintah terlibat dalam merehabilitasi pengelolaan administrasi dan infrastruktur pertanian koperasi serta mengefisienkan peran kelompok-kelompok petani. Biasanya, bersamaan dengan ini, pemerintah dapat mengetahui, mana saja kebijakan di bidang pertanian yang perlu disempurnakan, dibantu dan mendapat dukungan. Hal ini memudahkan pemerintah saat harus mengklasifikasi koperasi yang sehat dan perlu dikembangkan secara berkesinambungan.
Manfaat lain dari pengklasifikasian tersebut, pemerintah bisa merumuskan database koperasi ataupun kelompok-kelompok petani. Misalnya, berdasarkan kualitas produk, teknologi produksi dan pemasaran. Bagaimana dengan aspek keuangan untuk mendukung sisi hilir alias pemasaran ini?
Secara jeli pemerintah juga mendorong atau mempromosikan pendirian jaringan di antara koperasi dan petani. Targetnya, antara lain membantu para petani agar mereka memetik keuntungan baik di lini produksi, pemasaran dan keuangan. Sebaliknya, para kelompok tani juga harus memiliki kesadaran menabung melalui unit simpan pinjam di koperasi mereka masing-masing.
Sedangkan dari aspek pinjaman, pemerintah mendukungnya dengan cara memasang suku bunga rendah khusus bagi koperasi dengan kelompok-kelompok tani yang aktif.●(Zian)
