PeluangNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia mempunyai strategi untuk menghadapi kebijakan perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperkuat strategi dagang dengan negara mitra selain AS yang tergabung dalam perjanjian kerja sama dagang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia (CEPA).
Indonesia harus melakukan penetrasi pasar ekspor yang mencapai 83% dengan negara mitra selain AS.
“Kita harus melihat perdagangan ke seluruh dunia, world trade di luar Amerika hampir 83%. Jadi kita harus kerja sama dengan 83% dunia. Arahan bapak Presiden kita harus memaksimalkan CEPA,” katanya dalam acara Trade Expo Indonesia 2025 di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Airlangga mengungkapkan, pemerintah juga telah menyepakati perjanjian dagang dengan Kanada. Indonesia tengah serius dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga BRICS untuk memperluas pasar dagang Indonesia.
“Nah kita juga berharap dengan aksesi Indonesia kepada CPTPP (Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik) juga akan membuka pasar termasuk Inggris, Kanada, dan Amerika Latin,” tutur dia.
Dari dalam negeri, pemerintah akan melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah juga fokus terhadap penguatan industri manufaktur hingga tekstil.
Airlangga menambahkan, hilirisasi juga menunjukkan bahwa produk Indonesia sangat kompetitif mineral based, namun dari sektor manufaktur juga harus didorong.
“Terutama di sektor tekstil, produk tekstil, makanan minuman, furniture, barang-barang kulit, dan juga berbagai produk aneka lainnya berbasis plastik, juga berbasis kertas, dan yang lain,” ujar Menko Perekonomian itu.
Pasca dilantik sebagai Presiden AS, Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan tarif impor 25% pada barang-barang dari Kanada dan Meksiko serta 10% pada barang-barang dari China.
Tarif mulai berlaku pada Sabtu (1/2/2025), dapat menyebabkan kenaikan harga dengan cepat bagi konsumen AS, meskipun Trump berjanji akan berusaha meredam dampaknya terhadap impor minyak.
Kebijakan tarif membawa risiko politik dan ekonomi bagi Trump, yang baru dua minggu menjabat di masa jabatan keduanya.
Kebijakan tarif Trump dikritik karena menandai perang dagang dengan negara tetangga AS, Kanada, Meksiko, bahkan China di Asia. []
