Peluang News, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa program 100 hari kerja Menteri/Kepala ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah diimplementasikan mulai saat ini.
Apalagi, ada banyak pekerjaan yang ditargetkan harus selesai hinggaa Oktober 2024 nanti.
Oleh karena itu, ia menggarisbawahi beberapa hal penting yang akan dilakukan pihaknya dalam waktu dekat.
Adapun hal-hal tersebut di antaranya seperti melakukan kunjungan kerja atau pengecekan pekerjaan di sejumlah provinsi.
“Saya dan Pak Sekjen kemarin diminta untuk memimpin Rapim (Rapat Pimpinan) Eselon 1 yang bertujuan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang bisa diselesaikan satu tahun ke depan, yang masih ada masalah, dan bagaimana solusinya,” ujar Raja di Kementerian ATR, Senin (26/2/2024).
Ia menjelaskan, untuk menindaklanjuti hasil Rapim tersebut, ia mengatakan, AHY akan mulai mengunjungi sejumlah provinsi, yang salah satunya yaitu Bali.
“Jadi, perintah beliau dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan kunjungan ke Bali. Untuk meresmikan layanan Sertipikat Tanah. Elektronik,” jelasnya.
Kemudian, kata Raja, Menteri ATR yang baru dilantik beberapa hari lalu itu juga akan melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan ini.
“Mas AHY akan mengunjungi IKN sekaligus mengecek pekerjaan ATR/BPN terkait pengadaan tanah, untuk membantu amanah Pak Presiden menyelesaikan IKN,” katanya.
Selain itu, ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN juga akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada Maret 2024 nanti.
Adapun Rakornas yang akan diselenggarakan ini adalah Rakornas mengenai Pemberantasan Mafia Tanah di tanah air.
Rencananya, forum ini akan mengundang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dari seluruh Indonesia.
“Ini akan menjadi forum yang baik bagi Mas AHY untuk memperkenalkan diri sekaligus memberikan arahan mengenai apa saja yang akan dikerjakan dalam 100 hari ke depan nanti,” ungkap Raja.
“Tak hanya itu, Rakor ini akan melibatkan kejaksaan, kepolisian, juga seluruh Kantah, dan Kanwil untuk dapat mengidentifikasi kasus mafia tanah di Indonesia,” imbuhnya.
