PURWOKERTO—Pengamat wirausaha dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Djenderal Soedirman Purwokerto Cipto Subroto memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada 2020 untuk mendukung pertumbuhan kewirausahaan.
Kebiijakan pertama yang tepat ialah menurunkan suku bunga KUR menjadi 6 persen per tahun, dari semula 7%. Hal ini sangat baik untuk mendukung percepatan naik kelas dari usaha mikro ke kecil dan mendorong ke usaha Menengah.
Imbasnya akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dalam mempersiapkan bonus demografi. Akan tetapi kebijakan ini juga harus dikawal berdasarkan evaluasi penyaluran tahun sebelumnya yang bukan tanpa masalah.
“Masalah yang ditimbulkan adalah pangsa pasar lembaga keuangan bank Perkreditan rakyat dan non bank di antaranya koperasi/BMT akan sangat terdampak, sehingga perlu inovasi mekanisme penyaluran KUR yang bisa bersinergi dengan melibatkan lembaga Bank dan Non bank bukan hanya yang besar-besar tapi juga melibatkan BPR/S, Koperasi/BMT dan lembaga non bank kecil lainnya,” papar Cipto kepada Peluang, Kamis (9/1/20).
Peningkatan Plafon KUR
Peraih Gelar Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta in kebijakan lainnya yang patut diapresiasi ialah peningkatan total plafon KUR juga dari Rp140 triliun tahun 2019 menjadi Rp190 triliun pada 2020 (sesuai dengan ketersediaan anggaran APBN 2020). Jumlah ini akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024.
Meskipun hal ini sangat bagus untuk memperluas akses dan juga mempercepat proses penguatan dan naik kelas usaha mikro. akan tetapi perlu juga inovasi dalam penyaluran KUR tersebut.
Di antaranya dengan mengalokasikan hibah Praktik Wirausaha Pemula dan KUR khusus untuk pemberdayaan modal usaha Mahasiswa dan alumni Perguruan Tinggi.
“Hal ini menjadi penting, karena berdasarkan pengalaman saya sebagai pendamping, permasalahan UMKM saat ini adalah kemampuan SDM yang belum bisa mengikuti perkembangan zaman di era industri 4.0,” imbuh pria kelahiran Banyumas, 31 Maret 1979 ini.
Peran perguruan tinggi dalam mengelola kurikulum pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul perlu diberikan perhatian. Komponen KUR bukan hanya untuk akses permodalan pelaku UMKM.
Seharusnya bisa diupayakan sebesar 1% dana KUR untuk pemberdayaan praktik pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi sebagai penghasil SDM yang bisa mencetak enterpreneur digital, start up- start up bisnis kreatif di revolusi industri 4.0.
Bantuan Hukum
Mengenai terobosan yang dilakukan Kemenkop UKM untuk memberi bantuan hukum bagi pelaku UMKM, juga disambut baik oleh Cipto.
“Bantuan hukum kepada UMKM yang menghadapi masalah hukum juga saya kira sangat diperlukan karena banyak pelaku UMKM yang masih buta dengan pengetahuan hukum bisnis sehingga sering terjerat dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi pembinaan dan pendampingan untuk pencagahan harus lebih dioptimalkan,” ungkap dia.
Lanjut dia bantuan biaya pengurusan badan hukum sangat bermanfaat dan ke depan akan meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak.
Namun diperlukan strategi pendampingan dan edukasi tetang pentingnya badan hukum untuk akses permodalan, dan juga paradigama lama untuk menghindari pajak bisa ditekan dan dijadikan momentum untuk bersama-sama membangun negara kita maju.
“Berikan edukasi bahwa pembayaran pajak bisa langsung dirasakan dengan perluasan akses permodalan dan bantuan hukum serta bantuan pengurusan perizinan gratis,” ujar Cipto.
Plafon Pinjaman Mikro
Peningkatan plafon pinjaman mikro dari Rp25 juta menjadi 50 Rpjuta juga mendorong pelaku pengusaha mikro untuk bisa cepat naik kelas. Pembinaan terhadap pelaku UMKM yang sudah bisa jalan tidak akan bisa optimal sehingga perlu adanya sinergi pendidikan tinggi untuk mengatasi masalah ini.
“Di antaranya dengan cara link and match pola pendidikan di Perguruan tinggi. perlu dimapping dari 100% mahasiswa didorong 10% menjadi wirausaha pemula, 40% menjadi staf SDM wirausaha pemula tersebut dan 50% menjadi SDM penggerak UMKM di masyarakat dengan skema pendidikan daring dan magang,” terang dia.
Sehingga mahasiswa akan langsung mengaplikasikan keahlian ilmunya sesuai dengan perkembangan industri saat ini, dan mendorong sifat kreatif bukan reaktif. Ini bisa disinergikan dengan pengalokasian dana desa untuk mendirikan BUMDes dengan proses pendidikan di perguruan tinggi.
Rebranding Kopma
Selain itu kebijakan Rebranding Koperasi mahasiswa (KOPMA) yang dimandatkan Menteri Koperasi kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) harus bisa dijadikan momentum untuk kebangkitan perkoperasian 4.0.
Dengan harapan akan menumbuhkan kecintaan terhadap koperasi yang pada akhirnya akan lahir wirausaha-wirausaha koperasi muda dari kalangan mahasiswa yang bisa menjadi solusi permasalahan masyarakat di daerah asal mereka.
“Pelaku wirausaha juga berharap pemerintah memberikan bantuan pengurusan sertifikasi halal,” tutup dia (Irvan Sjafari).
