PeluangNews, Jakarta-Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026, pemerintah mulai memasang “tameng” untuk menjaga pasokan dan harga pangan tetap terkendali. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang hampir selalu muncul menjelang bulan puasa dan berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stabilitas pangan menjadi fokus utama. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menyebut pemerintah telah menyiapkan serangkaian jurus untuk meredam gejolak harga di pasar.
“Badan Pangan Nasional menjalankan tujuh aksi strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mulai dari pemantauan harga harian hingga penguatan intervensi langsung di lapangan,” ujar Nita, dalam keterangan resminya, (21/1/2026).
Ia menjelaskan, strategi tersebut mencakup pemantauan harga pangan harian melalui Panel Harga Pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta perpanjangan penyaluran SPHP Beras 2025 hingga 31 Januari 2026. Pemerintah juga menyiapkan SPHP Beras 2026 dengan target penyaluran 1,5 juta ton, menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), memperbanyak kios pangan, menyalurkan SPHP Jagung 2026 sebanyak 500 ribu ton, serta mengusulkan pembentukan Satgas Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026.
Menurut Nita, kunci keberhasilan menjaga stabilitas pangan terletak pada peran aktif pemerintah daerah. Daerah diminta tidak menunggu, tetapi bergerak cepat sesuai kondisi wilayah masing-masing.“Pemerintah daerah perlu memetakan potensi surplus dan defisit melalui neraca pangan wilayah, memperkuat cadangan pangan daerah, serta menjalin kerja sama antarwilayah agar pasokan aman sepanjang tahun,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan Perum BULOG, terutama dalam penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan. Selain itu, daerah didorong menyusun kalender Gerakan Pangan Murah sepanjang tahun, mengembangkan kios pangan sebagai penyeimbang inflasi, serta memperkuat pemantauan harga dan pasokan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Langkah-langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Senin (19/1/2026). Dalam forum itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi lonjakan harga pangan.“Saya minta Satgas Pangan Daerah bersama TPID turun setiap minggu. Cek betul sampai ke gudang,” tegas Tomsi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus aktif memantau pergerakan harga dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke tingkat konsumen.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS sekaligus Plt Sekretaris Utama BPS, Pudji Ismartini, mengingatkan bahwa tekanan inflasi di awal Ramadan merupakan pola tahunan yang tidak boleh disepelekan.“Secara historis, pada awal Ramadan selalu terjadi inflasi. Komoditas yang konsisten memberi andil terbesar adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit,” ujar Pudji.
Meski demikian, ia mencatat adanya sinyal positif pada pertengahan Januari, terutama dari sektor hortikultura. Harga cabai rawit tercatat turun 10,91 persen dan bawang merah turun 3,59 persen.
Dengan penguatan kebijakan, pengawasan ketat, dan sinergi pusat–daerah, pemerintah optimistis pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan 2026 dapat terjaga. Targetnya jelas: inflasi terkendali, pasokan aman, dan masyarakat bisa menjalani ibadah puasa tanpa dihantui lonjakan harga bahan pokok.
