JAKARTA—-Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pelaku UMKM untuk adaptasi pada perkembangan teknologi, terutama untuk memasarkan produknya.
Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Kemenkop dan UKM, Iman Pribadi mengungkapkan selain harus mengikuti perkembangan teknologi, pemerintah melakukan pengembangan koperasi dan UMKM melalui cluster dan wilayah.
“Pemberdayaan lintas sektoral melibatkan pihak ketiga dengan program kemitraan , terutama untuk produk unggulan yang mendukung ekspor dan subsitusi impor,” ujar Imam dalam dalam Seminar Nasional Arah Pembiayaan UMKM Pasca PBI 17/2015 yang digelar Majalah Peluang di Jakarta, Kamis, (28/11/19).
Menurut dia pemerintah mengakui UMKM merupakan sektor yang paling kuat atau tulang punggung perekonomian nasional untuk dapat tumbuh. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih dari 90 persen pelaku usaha di Indonesia masuk dalam kategori sektor UMKM.
“Pelaku UMKM diharapkan bisa terus berkembang di tengah tantangan era revolusi industri 4.0,” kata Imam.
Lanjut dia, langkah pemerintah untuk mendongkrak sektor UMKM agar naik kelas salah satunya dengan pemberdayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kolaborasi antara pemerintah, regulator dan pelaku jasa keuangan terus dilakukan.
Pemerintah terus mendorong perbankan untuk bisa meningkatkan porsi penyaluran kredit ke sektor UMKM sebesar 20 persen dari total kredit, yang tertuang dalam PBI No 17/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM.
Pada kesempatan yang sama Assistant VP Economic Research BRI A. Eddy Tri Wibowo mengatakan perbankan sebetulnya dapat tumbuh dari sektor UMKM seperti Bank BRI. Hingga saat ini BRI sudah menyalurkan 70% kreditnya kepada UMKM. Sementara rasio kredit untuk UKM pada bank lain belum mencapai 20% seperti yang ditargetkan.
BRI mempunyai jaringan dari Sabang hingga Merauke untuk bergerak. Dengan jumlah tenaga pasar lebih dari 34 ribu orang untuk kerja menggarap segmen UMKM ini.
“Bank-bank masih sangat mungkin untuk tumbuh dari sektor UMKM, tapi masalahnya di jaringan. Kalau jaringan luas pasti tercapai,” kata dia menegaskan.
Pembicara lain dalam seminar Presiden Direktur Kopsyah Benteng Mikro Indonesia Kamaruddin Batubara kalau memang berniat untuk menolong usaha mikro,Bank hanya wajib melakukan pendampingan.
Karena pada dasarnya para pelaku usaha mikro ini pekerja keras dan tak punya keinginan untuk tidak mengembalikan kredit. Dengan pendampingan pedagang gado-gado bisa naik kelas dan mempunyai gerai. Petani bisa meningkatkan hasil panennya.
“NPL kami hanya 0,3%, selama bertahun-tahun membantu para pelaku mikro,” pungkas Kamaruddin (van).
