Peluangnews, Jakarta – Pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D menjelaskan upaya masif dan sistematis untuk menjegal calon presiden (capres) bukan dari kalangan koalisi pemerintah.
Terkini, Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ini, menyebut Capres Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan akan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi Formula-E.
Denny melalui keterangan tertulisnya, mengemukakan 10 strategi yang sudah disusun yang bertujuan untuk menghalangi Anies maju menjadi kontestan pemilu 2024. Kali ini melalui KPK yang menjadi alat kekuasaan.
“Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo. Sebenarnya, saya tidak terkejut,” kata Denny, Rabu (21/6/2023)
Dari analisa Denny, disebutkan bahwa Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna untuk menjegal Anies Baswedan dan memperpajang kekuasaan (oligarki). Pertama di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden.
Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.
Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.
“Ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Kedelapan, Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E,” bebernya.
Selanjunya, kesembilan, yang sangat jelas terjadi yakni upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” imbuhnya.
Dia berharap Jokowi menghentikan cawe-cawenya termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Jika hal itu masih dilakukan patut diduga Jokowi sedang berupaya menciptakan ketidakpastian dan kegaduhan yang berujung pada penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatannya.
“Ini memang sistematis dan sudah disusun rapi,” ujarnya. (Aji)
