PeluangNews, Jakarta-Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan pariwisata ramah Muslim bukan sekadar program sektoral, tapi strategi nasional untuk memperkuat ekonomi syariah, mendorong investasi berkualitas, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
“Kita tidak mengubah karakter destinasi. Kekuatan pariwisata Indonesia justru terletak pada tradisi, budaya, dan local wisdom. Pariwisata ramah Muslim hadir untuk memperkuat destinasi melalui standar layanan yang nyaman bagi wisatawan Muslim tanpa menghilangkan kekhasan budaya,” kata Ni Luh Puspa dalam acara Driving Indonesia’s Halal Industry Competitiveness & Global Export Readiness di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Wamenpar menyoroti potensi pasar global yang besar. Populasi Muslim dunia diproyeksikan mencapai 2,5 miliar jiwa pada 2035, dengan jumlah wisatawan Muslim menembus 245 juta orang pada 2030, membelanjakan sekitar 235 miliar dolar AS. Indonesia sendiri memiliki modal demografis kuat dengan 248 juta penduduk Muslim, sekitar 87 persen dari total penduduk. Kekuatan ini tersebar di 19 provinsi dengan populasi Muslim di atas 90 persen, menjadi ekosistem alami bagi pengembangan wisata ramah Muslim.
Untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global, Kemenpar meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, alat ukur kesiapan provinsi dalam mengembangkan pariwisata ramah Muslim sesuai standar internasional. Sebanyak 15 provinsi ditetapkan sebagai unggulan, dengan Aceh dan Banten mendapat pengakuan khusus atas keunikan budaya dan pengelolaan destinasi.
Kementerian Pariwisata juga mendorong penguatan rantai nilai melalui sertifikasi halal UMKM bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hingga kini, 14.694 sertifikat halal telah diterbitkan di 391 desa wisata di 33 provinsi. Bersama Bappenas dan Bank Indonesia, Kemenpar juga menyusun standar nasional layanan pariwisata ramah Muslim untuk menjamin kualitas pelayanan konsisten di seluruh destinasi.
Ni Luh menekankan pariwisata ramah Muslim juga menjadi penggerak investasi syariah di sektor riil. “Kita dorong pariwisata ramah Muslim sebagai platform utama investasi syariah karena sifatnya padat karya, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku lokal terus diperluas,” ujar Wamenpar.
Sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan, Kemenpar memperkuat sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk memfasilitasi pelaku usaha pariwisata binaan mengikuti business matching pembiayaan syariah bersama Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian UMKM.
Ni Luh optimistis kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan membawa Indonesia menjadi salah satu destinasi pariwisata ramah Muslim terdepan di dunia.
