PeluangNews, Jakarta-Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan hijau dan pengendalian perubahan iklim. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama Joint Crediting Mechanism (JCM) bersama Jepang untuk mempercepat pengurangan emisi karbon sekaligus mendorong ekonomi biru berkelanjutan.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (Dirjen PRL) Kartika Listriana menjelaskan bahwa kerja sama JCM antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung sejak 2013. Hingga kini, terdapat 60 proyek JCM yang beroperasi di Indonesia dengan potensi pengurangan emisi mencapai 746 ribu ton CO₂e per tahun serta peluang mobilisasi pendanaan iklim hingga USD 400 juta melalui perdagangan karbon.
“Kerja sama Indonesia–Jepang melalui JCM adalah contoh nyata bagaimana kebijakan, inovasi, dan kemitraan dapat berjalan beriringan. Kita tidak hanya mendorong pengurangan emisi, tetapi juga menghadirkan peluang investasi berbasis ekonomi biru yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Kartika dalam siaran resmi di Jakarta.
Kartika menambahkan, JCM tidak hanya menjadi skema perdagangan karbon, melainkan juga instrumen penting untuk mempercepat alih teknologi rendah emisi dan memperkuat investasi hijau. Melalui program ini, sektor swasta dapat memperoleh insentif finansial baru dari kredit karbon yang berintegritas tinggi.
Selain memperkuat implementasi proyek JCM, Indonesia juga menjajaki kerja sama di bidang konservasi mangrove, restorasi pesisir, tata kelola laut berkelanjutan, riset, serta pengembangan sumber daya manusia. Sejumlah pertemuan telah dilakukan dengan mitra strategis seperti Sumitomo Corporation dan Sasakawa Peace Foundation (SPF).
Ke depan, Indonesia dan Jepang akan menyiapkan Implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk sistem kredit karbon antara Sertifikat Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) dan JCM Jepang. Melalui mekanisme ini, kedua negara akan saling mengakui dan memperdagangkan kredit karbon tersertifikasi untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) masing-masing serta mendorong pasar karbon global.
Kartika menegaskan, Indonesia memegang peran penting dalam pengembangan tata kelola karbon biru, terutama melalui percepatan legalisasi dan perencanaan ruang laut di 17 Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) dan satu lokasi percontohan di Jawa Tengah. Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi internasional yang mendukung ekonomi biru dan target iklim global.
“Karbon biru ini adalah aset strategis Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim, melindungi ekosistem laut, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui pilot project di Jawa Tengah, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tata kelola karbon biru dapat menjadi model nyata dan terukur,” tegas Kartika.
Langkah konkret ini menjadi bagian dari komitmen KKP yang telah memasuki usia ke-26 tahun dalam membangun ekosistem karbon biru untuk kepentingan nasional dan global. Inisiatif tersebut juga akan diusung sebagai pencapaian penting Indonesia pada COP30 di Belém, sebagai bukti kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga laut sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi hijau.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KKP akan terus menjaga dan melindungi ekosistem karbon biru di perairan Indonesia untuk memastikan keberlanjutan keanekaragaman hayati laut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
