JAKARTA—-Program Dana Desa belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa. Rata-rata pertumbuhan penduduk miskin di perdesaan selama empat tahun terakhir hanya menurun rata-rata 2,7 persen per tahun. Padahal sebelum adanya Dana Desa, pemerintah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 3,1 persen per tahun.
Demikian antara lain diungkapkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mirah Midadan Fahmid dalam Diskusi Publik bertajuk “Refleksi Akhir Tahun: Ekonom Perempuan Mewaspadai Resesi Ekonomi Global” di Jakarta, Jumat (20/12/19).
“Berarti dana desa belum maksimal menurunkan jumlah penduduk miskin di pedesaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh di desa,” ujar Mirah .
Mirah juga mengungkapkan, upah buruh tani pada September 2019 sebesar Rp38.278 per hari, lebih rendah dibandingkan pada 2013 sebesar Rp39.618 per hari. Bahkan pada April 2019 upahnya sempat berada di bawah Rp38 ribu.
Jadi selama ini Dana Desa banyak digunakan untuk membangun infrastruktur dibandingkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Ironinya dana desa meningkat dari Rp20 triliun pada 2015 menjadi Rp70 triliun pada 2019.
Alasannya bisa jadi pertanggung jawaban pembangunan infrastruktur lebih mudah untuk dilengkapi ketimbang jika melakukan aktivitas atau usaha pemberdayaan masyarakat.
“Seharusnya Dana Desa dipergunakan mendorong munculnya wirausaha baru di desa, sehingga dapat mengembangkan bisnis-bisnis baru yang lahir dari desa dengan keunikan karakteristik kawasan perdesaan, seperti wisata alam,” pungkas Mirah.
