
PeluangNews, Jakarta — INDEF memproyeksikan ekonomi 2026 tumbuh sebesar 5,0 persen. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dari target pemerintah dalam asumsi makro APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Direktur Program INDEF Elsha Maghfiruha Rachbini mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan dipengaruhi oleh ketidakpastian global meningkat, seperti geopolitik, perlambatan China, dan fragmentasi perdagangan sehingga menekan ekspor, arus modal, dan nilai tukar.
Faktor lainnya yang mempengaruhi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 adalah pemulihan konsumsi domestk masih rapuh akibat tekanan harga pangan–energi dan daya beli yang belum pulih kuat.
“Selain itu, investasi juga belum ekspansif dan kurang produktif, masih bertumpu pada proyek padat modal dengan efek pengganda kecil,” ujarnya ketika berbicara dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 yang diselenggarakan INDEF mengangkat tema ‘Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan’ yang digelar pekan ini.
Elsha juga mengatakan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih rapuh karena didominasi informal, skill mismatch, sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga terbatas.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang hadir memberikan keynote speech pada seminar tersebut bahwa Pemerintah melakukan perubahan pendekatan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yaitu memperbaiki desain ekonomi nasional dari trickle-down effect menjadi pertumbuhan yang berbasis pada pemberdayaan.
“Pemerintah melakukan transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan,” ujarnya.
PLH Sekda Provinsi Jakarta Suharini Eliawati mengatakan untuk mengatasi informalitas, Pemerintah Jakarta saat ini tengah menghitung gig economy dan industri kreatif Jakarta.
“Tujuannya adalah untuk memahami kontribusi sektor-sektor ini dan memberikan payung perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja informal,” ujarnya.
Untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jakarta telah memberikan intervensi dengan memberikan berbagai bentuk bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar, hingga subsidi pangan.







