Melalui transfer knowledge kita dapat melakukan pengembangan bahan baku produk farmasi sebagai kebijakan jangka panjang, meski sulit dilakukan dalam waktu relatif singkat.
PEMERINTAH mengalokasikan anggaran Rp47 triliun untuk mengimpor vaksin Covid-19 tahun ini. Total kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi 2021 sekitar Rp58 triliun.”Konstrain kita adalah supply vaksin karena kita belum memproduksi sendiri. Tahun ini kita akan impor sekitar Rp47 triliun dengan seluruh pelaksanaan program vaksinasi sekitar Rp58 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam diskusi daring di Jakarta.
Vaksinasi, kata Suahasil, merupakan kunci penting untuk mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan sehingga programnya akan terus diintensifkan, baik untuk Jawa dan Bali maupun di luar kedua wilayah tersebut. Berdasarkan laman covid19.go.id, sudah terdapat sekitar 92,77 juta dosis vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia per Jumat (27/8) yang meliputi 59,42 juta dosis pertama dan 33,35 juta dosis kedua.
Dipastikan, pemerintah akan terus menggiatkan akselerasi dan percepatannya, mengingat target dari program vaksinasi mencapai 220 juta orang dari total sekitar 270 juta penduduk Indonesia.”Secara menyeluruh, sekarang sudah ada 93 juta orang memperoleh suntikan vaksin tapi penduduk kita 270 juta. Target kita 220 juta. Itu berarti kita harus mengamankan 440 juta dosis vaksin (lagi),” ujarnya.
Peningkatan realisasi vaksinasi ini menjadi salah satu agenda jangka pendek dan menengah ke depan, sehingga berbagai stakeholder turut mendorong pencapaiannya mulai dari Kementerian Kesehatan melalui tenaga kesehatan (nakes) hingga TNI dan Polri.”Pembelajaran dari vaksinasi di Jawa perlu dipelajari oleh Dinas Kesehatan di mana pun. Kita sekarang lagi berpikir apakah para bidan juga bisa melakukan vaksinasi. Kita terus berpikir siapa lagi yang bisa membantu program vaksinasiini,” katanya.
Menanggapi rencana impor tersebur, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengatakan bahwa harga vaksin akan lebih murah jika diproduksi di dalam negeri. “Apalagi jika produksinya bersama-sama dengan perusahaan dalam negeri,” ujarnya ketika dihubungi via telepon.
Selain itu, kata dia lebih lanjut, diperlukan juga transfer knowledge dari produsen vaksin luar negeri ke perusahaan domestik. Adapun manfaat kedua yang dapat diperoleh, ujar Nailul, adalah penyerapan tenaga kerja akan meningkat karena pembukaan tempat produksi pasti membutuhkan tenaga kesehatan.
Di samping hal-hal tersebut, sektor-sektor lain yang akan menyerap tenaga kerja adalah dari sektor kimia dasar, jasa kesehatan, industri alat kedokteran, jasa asuransi, dan konstruksi—jika ada pembangunan pabrik atau tempat produksi vaksin bersama.“Namun, yang harus diperhatikan juga mengenai impor bahan baku nya jangan sampai merugikan Indonesia. Kadang kita kecolongan di impor bahan baku, yang bisa membuat perdagangan ekspor-impor kita menurun,” ujar Nailul Huda.
Tak ada jalan lain, produksi vaksin domestik harus juga mengembangkan bahan baku dari dalam negeri. Paling tidak, ujar dia, ada keringanan dibanding harga bahan baku impor. Selama ini, kata Nailul, banyak investasi di Indonesia yang mengandalkan impor bahan baku, bukan hanya di industri farmasi.
Satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan. “Misalnya, kesesuaian kualitas dengan harga. Jangan sampai yang dikirim ke sini yang kualitasnya udah buruk dengan harga yang relatif lebih tinggi,” ucapnya. Melalui transfer knowledge, kata dia, dapat melakukan pengembangan bahan baku produk farmasi sebagai kebijakan jangka panjang meski sulit dilakukan dalam waktu relatif singkat.●
