PeluangNews, Jakarta – Ketua DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta Miftahudin menegaskan, ditemukannya MinyaKita yang tidak sesuai takaran di pasaran menjadi bukti bahwa polemik pangan di Indonesia semakin hari tak terkendali.
“Setelah harga beras melonjak dan stok pangan kerap menjadi polemik, kini giliran minyak goreng rakyat, MinyaKita, yang kembali bermasalah. Temuan terbaru menunjukkan takaran MinyaKita di pasaran tidak sesuai dengan yang seharusnya,” kata Miftahudin, di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Menko Pangan Zulkifli Hasan, menurut dia, yang seharusnya bertanggung jawab atas stabilitas pangan, justru terlihat gagal mengatasi persoalan yang berulang. Di bawah kepemimpinannya, kebijakan pangan seolah berjalan tanpa arah yang jelas.
“Ini bukan hanya soal takaran MinyaKita yang kurang, tapi mencerminkan betapa buruknya tata kelola pangan kita. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada perbaikan signifikan. Zulkifli Hasan jelas gagal,” ujar Miftahudin, menegaskan.
Dia mengatakan pemerintah seharusnya memastikan rantai distribusi pangan berjalan dengan baik, bukan justru membiarkan rakyat berulang kali menjadi korban kebijakan yang amburadul.
“Kami pedagang pasar melihat langsung dampak buruk dari buruknya tata kelola ini. Harga-harga melonjak, stok tidak menentu, dan sekarang MinyaKita bermasalah. Sampai kapan rakyat harus menderita?,” kata Miftahudin, menandaskan.
Dia mengutarakan masyarakat mungkin masih ingat bagaimana Zulkifli Hasan sebelumnya terseret dalam polemik pembagian minyak goreng yang dianggap bermuatan politis.
Saat ini dengan terus melonjaknya harga pangan, peran dan efektivitas kebijakannya kembali dipertanyakan.
“Di tengah terus melonjaknya harga pangan, ketidakmampuannya semakin nyata,” kata Miftahudin.
Dia menuturkan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.
IKAPPI mendesak pemerintah, khususnya Kemenko Pangan untuk segera turun tangan dengan kebijakan yang benar-benar efektif dalam menekan harga pangan.
Jika tidak, kondisi ini bisa semakin memperburuk perekonomian rakyat kecil yang bergantung pada stabilitas harga bahan pokok.
“Pemerintah perlu segera turun tangan dengan langkah konkret, bukan sekadar wacana atau pencitraan. Jika tidak, bukan hanya rakyat yang terus dirugikan, tapi juga kepercayaan terhadap pemerintah yang semakin terkikis,” ucap Miftahudin, menutup. []
