JAKARTA—Pemerintah akhirnya resmi merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 yang menjadi payung hukum Pembentukan Holding Ultramikro (UMi) tiga entitas BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku induk holding, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menyampaikan pihaknya optimis proses integrasi akan berjalan sesuai harapan dan menyambut baik adanya regulasi ini, serta siap bergabung.
Pegadaian akan senantiasa menjalankan perannya dalam mendukung visi pemerintah untuk memacu ekonomi kerakyatan. Peran Pegadaian akan tetap dipertahankan dan saling menguatkan.
Aturan ini mengungkapkan tentang penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham BRI. Penambahan modal dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/rights issue) sesuai ketentuan pasar modal.
Kebijakan ini bentuk perwujudan visi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan segmen ultra mikro yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
“Kami optimistis holding ini akan memberi manfaat yang lebih besar, baik kepada pelaku usaha di segmen ultramikro maupun entitas BUMN secara khusus,” ujar Kiswiyoto dalam keterangannya, Kamis (8/7/21).
Langkah strategis ini juga akan memperkuat database pelaku usaha ultramikro sehingga bermanfaat dalam mendukung suksesnya program pemerintah dalam pembangunan ekonomi ke depan.
Holding ultramikro memiliki tujuan utama untuk penguatan bisnis usaha rakyat kecil serta kemudahan akses terhadap pembiayaan di Pegadaian.
Nantinya masing-masing akan dapat saling memanfaatkan saluran operasional secara terintegrasi, sehingga daerah jangkauan menjadi lebih luas.
“Terlebih upaya ini juga menciptakan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi sehingga dengan integrasi, transaksi dapat lebih cepat, mudah, hemat dan akurat,” pungkas dia.
