Jika ada penambahan harta yang bersumber dari kegiatan melawan hukum bagi oknum pegawai pajak, modus operandinya biasanya berupa ‘kongkalikong’ dengan wajib pajak.
PEMICUNYA kasus penganiayaan. Anak muda pengendara Jeep Rubicon, bernama Mario Dandy Satriyo (20), menghajar David (17), anak anggota PP GP Ansor, hingga koma. Kasus ini berbuntut sorotan terhadap harta jumbo keluarga Mario. Sang ayah diketahui bernama Rafael Alun Trisambodo. Statusnya pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II.
Mengacu pada catatan LHKPN 2021, Rafael tercatat mempunyai harta lebih dari Rp56,1 Miliar. Kok bisa? Menurut Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono, mustahil apabila seorang pejabat pajak eselon III memiliki kekayaan sebanyak itu dari penghasilannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Dari sudut UU ASN, konsep PNS adalah pengabdian. Karena PNS merupakan sebuah pengabdian, penghasilannya relatif kecil. “Untuk itu, jika oknum tersebut hanya mengandalkan penghasilannya sebagai PNS, secara matematis, kekayaan senilai Rp56 miliar mustahil berasal dari penghasilannya sebagai PNS pajak,” ujar Prianto.
Dari sisi UU PPh, konsep penghasilan berasal dari konsep tambahan (accretion concept) yang dihitung berdasarkan rumus penghasilan = konsumsi + tambahan harta. Berdasarkan sudut pandang UU PPh, beleid ini tidak melihat apakah penghasilan tersebut berasal dari transaksi legal atau ilegal. Hal yang terpenting adalah, ketika tambahan harta tidak sebanding dengan penghasilan seseorang, ada PPh yang belum disetorkan ke kas negara.
Dari sisi UU Tipikor, “Jika ada penambahan harta yang bersumber dari kegiatan melawan hukum bagi oknum pegawai pajak, modus operandinya biasanya berupa ‘kongkalikong’ dengan wajib pajak,” ujar Prianto Budi Saptono. Masih ingat kasus Gayus Tambunan? Pegawai pajak golongan IIIA itu sempat membetot perhatian publik 2010-2011 karena ‘prestasinya’ yang fantastis. Dengan gaji Rp12,1 juta/bulan, di rekeningnya terdapat dana Rp100 miliar.
Meski begitu, Rafael ibarat puncak gunung es yang muncul ke permukaan. Yang terjadi di bawah permukaan sama sebangun, sesuai levelnya. Media memberitakan, tak kurang dari 13.000 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didominasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) belum lapor harta kekayaan. Menkeu Sri Mulyani menanggapi, “Deadline KPK itu Maret. Kami di Kemenkeu deadline-nya akhir Februari,” ungkap Sri Mulyani.
Dari kasus pemukulan Mario terhadap David, masalah berkembang ke soal gaya hidup dan sumber dana. Dari mana uangnya. Ada mobil mewah Jeep Rubicon dan moge (motor gede). Tak sulit memperkirakan bahwa Mario menggunakan koleksi ayahnya. Lagi pula, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) toh punya komunitas moge bernama Belasting Rijder.
Foto Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo yang mengendarai moge bersama klub Belasting Rijder tersebut sempat viral. Menkeu Sri Mulyani merespon tegas, hobi dan gaya hidup para pejabat mengendarai moge justru menimbulkan persepsi negatif masyarakat. Ani berpendapat para pejabat yang mengendarai moge telah melanggar asas kepatutan, meski dibeli dengan uang gaji resmi. Lebih jauh, ia juga meminta Suryo untuk mengklarifikasi harta kekayaannya.
Pasca-ultimatum Sri, keberadaan Belasting Rijder pun bak hilang ditelan bumi. Di mesin pencari Google, masih ditemukan sisa-sisa eksistensi akun media sosial klub motor DJP tersebut. Jika ditelusuri di Instagram menggunakan tagar Belasting Rijder, masih ada beberapa akun yang mengunggah keseruan touring motor ke beberapa daerah. Bahkan, klub motor tersebut tersebar di berbagai penjuru, seperti Riau, Medan, dan beberapa kota besar lainnya.●(Zian)
