Peluang News, Jakarta – PDI Perjuangan memastikan akan melawan jika kursi ketua DPR RI diambil Partai Golkar dengan cara merevisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD).
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, wacana merevisi UU MD3 untuk menjegal PDIP mendapatkan kursi ketua DPR, itu jelas tidak menghormati suara rakyat.
“Hormatilah suara rakyat. Jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu, dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu,” tegas Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).
Dia mengutarakan PDIP memiliki batas kesabaran menyikapi dinamika politik terkait perebutan kursi ketua DPR RI.
Sebab, jelasnya, merujuk UU MD3 kursi ketua DPR otomatis diduduki oleh partai politik peraih kursi terbanyak hasil Pileg 2024. Tetapi kini PDIP selaku parpol pemenang pemilu berang karena muncul wacana untuk merevisi UU MD3 yang digulirkan Partai Golkar.
Hasto mengingatkan Partai Golkar soal kejadian pada 2014. Melalui revisi UU MD3, kursi ketua DPR diambil Golkar meski PDIP menjadi pemenang pemilu legislatif.
Ketika itu, kata dia, PDIP masih sabar dan tidak melawan. Tetapi kali ini dia memastikan bakal ada perlawanan keras dari partainya jika revisi UU MD3 kembali terjadi.
“Kalau UU terkait hasil pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan, demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan. Itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” tegas Hasto.
“Sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan, yang pada 2014 sudah sangat sabar,” kata dia.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini lantas menyinggung tentang kasus hukum yang menimpa ketua DPR dari Partai Golkar, Setya Novanto.
Kasus hukum tersebut, seharusnya menjadi pelajaran bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.
“2014 kan akhirnya ketua DPR masuk penjara. Ketika itu diambil, terjadi karma pale. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran,” tuturnya.
Sekadar catatan, Partai Golkar berada di urutan kedua perolehan suara terbanyak pada Pileg 2024. Posisinya berada di bawah PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif.
Walaupun begitu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan tidak menutup kemungkinan dinamika politik di parlemen bakal terjadi untuk memperebutkan kursi ketua DPR RI.
Hanya, kata dia, dinamika itu sangat bergantung dengan pembicaraan antara para ketua umum Koalisi Indonesia Maju (KIM) dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kecuali jika nanti ada pembicaraan-pembicaraan lain dan tentu itu pembicaraan akan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran, juga dengan partai-partai politik yang melakukan kerja sama kemarin di pemilihan presiden,” ujar Doli kepada wartawan, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (21/3/2024).
Akankah peristiwa politik di parlemen pada 2014 akan kembali terjadi? Hal ini sangat tergantung dari dinamika politik yang terjadi pasca Pemilu 2024 lalu. Apalagi parpol peraih kursi parlemen saat ini tengah mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kita tunggu saja. []
