PeluangNews, Jakarta – Lonjakan harga plastik akibat gangguan pasokan global mulai menghantam pelaku UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman. Pemerintah pun bergerak cepat menyiapkan strategi darurat sekaligus solusi jangka panjang untuk menahan dampaknya.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang langkah komprehensif guna merespons kenaikan harga plastik yang kini menekan keberlangsungan usaha UMKM.
Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih cukup tinggi, yakni mencapai 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusinya bergantung pada jalur Selat Hormuz, yang saat ini terdampak ketegangan geopolitik.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada distribusi nafta—bahan baku utama plastik—yang sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah.
“Gangguan geopolitik menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” ujar Maman, di Jakarta, dikutip Jumat (10/4).
Data industri pada 2026 menunjukkan, kelangkaan nafta telah menurunkan kapasitas produksi plastik nasional. Bahkan, sejumlah lini produksi terpaksa berhenti beroperasi. Dampaknya, harga plastik di tingkat pasar melonjak dan memukul kinerja UMKM, dengan penurunan omzet hingga 50 persen.
Padahal, mayoritas pelaku usaha makanan dan minuman masih sangat bergantung pada kemasan plastik. Industri kemasan plastik domestik sendiri menguasai sekitar 67,61 persen pasar pada 2025, dengan sektor pangan sebagai penyumbang terbesar.
Langkah Pemerintah: Jangka Pendek hingga Transformasi Hijau
Menghadapi situasi ini, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan strategi dua lapis.
Untuk jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika. Saat ini, proses administrasi tengah dipercepat agar distribusi bahan baku bisa segera terealisasi.
Baca Juga: Produsen Bahan Baku Tekstil dan Kemasan Plastik Siap Perkuat Kebutuhan Dalam Negeri
Sementara untuk jangka panjang, pemerintah melihat krisis ini sebagai momentum untuk mengurangi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional.
Bioplastik Jadi Solusi Strategis
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong transformasi menuju bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal.
Sejumlah komoditas seperti rumput laut, bambu, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioplastik sebagai pengganti nafta.
“Ini bukan hanya solusi krisis pasokan, tetapi juga peluang membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” kata Maman.
Indonesia sebenarnya telah memanfaatkan rumput laut dan singkong sebagai bahan baku alternatif plastik. Namun, keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi.
Pemerintah optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat, permintaan akan meningkat sehingga biaya produksi bisa ditekan dan lebih kompetitif.
Peluang Baru untuk UMKM
Sejumlah pelaku UMKM bahkan telah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen memperkuat dukungan agar skala produksi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Transformasi ini juga membuka peluang usaha baru, sekaligus memperkuat ekosistem industri berbasis sumber daya lokal.
Kebijakan Pendukung Disiapkan
Kementerian UMKM kini terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan berkelanjutan.
Beberapa langkah yang tengah dikaji antara lain:
- Subsidi penggunaan bioplastik
- Penguatan rumah kemasan bersama
- Pengurangan penggunaan plastik konvensional
- Pelatihan dan pendampingan UMKM ramah lingkungan
Peran Masyarakat
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dengan mengurangi penggunaan plastik serta meningkatkan praktik daur ulang. Langkah ini dinilai penting untuk menekan ketergantungan terhadap bahan baku impor sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (Aji)
